Angkie Yudistia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan bagi penyandang disabilitas bergantung pada kualitas pelaksanaan, bukan sekadar banyaknya regulasi yang dibuat.
Pernyataan itu disampaikan Angkie, sociopreneur sekaligus mantan Staf Khusus Presiden Bidang Sosial 2019–2024, saat ditemui di Jakarta pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Ia memberi apresiasi atas penerbitan PP Nomor 31 Tahun 2026 oleh Presiden Prabowo yang memperkuat UU No 8 Tahun 2016.
Namun, Angkie menekankan bahwa penghargaan terhadap aturan baru harus diikuti dengan pengawasan ketat terhadap implementasinya.
Menurutnya, masalah utama selama ini bukan kelangkaan regulasi, melainkan inkonsistensi pelaksanaan di tingkat lapangan.
Ia memperingatkan agar PP Nomor 31 Tahun 2026 tidak berakhir seperti sejumlah kebijakan lain yang realisasinya berjalan lambat.
Angkie menyatakan PP tersebut mengubah paradigma dengan tidak lagi memosisikan penyandang disabilitas hanya sebagai penerima bantuan.
Regulasi baru itu menempatkan mereka sebagai tenaga kerja, pelaku usaha, inovator, konsumen, sekaligus bagian pembangunan nasional.
Perubahan pandangan ini, menurutnya, harus diikuti oleh perubahan sikap dari pemerintah dan sektor swasta.
Implementasi yang terfragmentasi akan mengurangi manfaat kebijakan bagi penyandang disabilitas di tingkat wilayah.
Oleh karena itu diperlukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan dunia usaha yang solid.
Angkie mengusulkan adanya “orkestrasi nasional” yang jelas untuk memastikan pelaksanaan kebijakan secara terpadu.
Ia juga mendorong pemerintah menetapkan target implementasi yang terukur dan dipublikasikan secara berkala kepada publik.
Indikator yang diusulkan meliputi jumlah perusahaan penerima insentif, penerima konsesi, daerah pelaksana, serta layanan publik yang telah aksesibel.
Selain indikator, validitas data penyandang disabilitas disebutnya sebagai fondasi utama agar kebijakan tepat sasaran.
Data akurat dibutuhkan untuk penyaluran konsesi, pemberian insentif, serta penyusunan intervensi yang efektif.
Angkie juga mengajak dunia usaha melihat insentif sebagai peluang untuk membangun perusahaan yang lebih inklusif dan berdaya saing.
Ia menegaskan bahwa praktik inklusi bukan sekadar amal, melainkan strategi memperkuat kinerja organisasi.
Menutup pernyataannya, Angkie berkomitmen untuk terus mengawal implementasi PP Nomor 31 Tahun 2026 bersama pemangku kepentingan.
Harapannya, pelaksanaan kebijakan ini benar-benar meningkatkan akses, kesempatan kerja, dan kualitas hidup penyandang disabilitas di Indonesia.







