Imigrasi mengeluarkan kebijakan darurat untuk warga negara asing (WNA) yang terdampak gangguan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
WNA yang mengalami pembatalan atau pengalihan penerbangan dapat diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) sebagai solusi administratif sementara.
Atas kejadian ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko, melakukan peninjauan layanan keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 7 September 2026.
Hendarsam menegaskan bahwa layanan akan difokuskan untuk memastikan kepastian hukum dan kenyamanan WNA selama masa gangguan penerbangan.
Proses penerbitan ITKT dijanjikan dipercepat dan dilaksanakan secara efisien agar para penumpang memperoleh kepastian status izin tinggal.
Sebagai bagian dari kebijakan kemanusiaan, Imigrasi juga menetapkan tarif overstay sebesar Rp0,00 untuk WNA yang melewati masa tinggal akibat keadaan kahar ini.
Aturan serupa akan dapat diterapkan kembali jika terjadi situasi kedaruratan lainnya, tidak terbatas pada erupsi Gunung Anak Krakatau.
Kepala Kantor Imugrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdhana, melaporkan bahwa pada periode 5–7 September 2026 tercatat 528 penerbangan terdampak.
Rinciannya adalah 254 penerbangan kedatangan dengan status cancel dan 266 penerbangan keberangkatan berstatus cancel, yang memengaruhi 86.760 penumpang.
Hingga 7 September, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta telah menerbitkan 26 permohonan ITKT bagi WNA terdampak.
Untuk memperlancar layanan, kantor tersebut menambah satu loket sehingga kini tersedia dua loket pelayanan ITKT.
Selain Soekarno-Hatta, beberapa kantor imigrasi lain juga telah mengeluarkan ITKT, yaitu: Kantor Imigrasi Jakarta Pusat (lima permohonan) dan Kantor Imigrasi Jakarta Utara (empat permohonan).
Selanjutnya, masing-masing dua permohonan dilayani oleh Kantor Imigrasi Depok dan Jakarta Selatan, serta masing-masing satu permohonan di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Juanda, Bekasi dan Tangerang.
Ketentuan pelayanannya menyatakan bahwa kantor imigrasi yang membawahi tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) bandara keberangkatan WNA berwenang menerbitkan ITKT dengan masa berlaku paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
Untuk memperoleh ITKT, WNA atau perwakilan maskapai cukup melampirkan surat keterangan atau pernyataan resmi dari Aviation Civil Authority, maskapai penerbangan, atau otoritas bandara, serta dokumen perjalanan dan visa atau izin tinggal.
Dirjen Imigrasi memastikan seluruh proses tetap menegakkan prosedur operasional standar (SOPAP) demi menjaga ketertiban dan keamanan keimigrasian.
Galih menambahkan bahwa dalam kondisi darurat fungsi pelayanan diprioritaskan untuk membantu WNA agar mendapatkan kepastian dan kemudahan layanan sesuai ketentuan yang berlaku.







