Buku kumpulan pidato berjudul ”Revolusi Keolahragaan Melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia” yang diterbitkan Departemen Olahraga pada 1964 menegaskan bahwa olahraga menempati posisi strategis dalam gagasan Presiden Soekarno tentang pembangunan bangsa.
Kumpulan itu memuat delapan pidato dan amanat Presiden Soekarno di berbagai forum olahraga serta penjelasan dari Menteri Olahraga Maladi dan lampiran sejumlah Keputusan Presiden pada 1961, 1962, dan 1963 yang berkaitan dengan bidang olahraga.
Salah satu pokok pandangannya adalah menjadikan olahraga sebagai alat pembentukan ”manusia Indonesia baru” yang kuat secara jasmani, mental, dan rohani.
Soekarno melihat revolusi nasional sebagai usaha multidimensi, dan pembentukan karakter melalui latihan fisik serta pendidikan olahraga merupakan bagian dari revolusi tersebut.
Presiden juga mendorong pemanfaatan pendekatan ilmiah untuk meningkatkan kualitas atlet Indonesia.
Dalam kerangka itu, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 263/1963 yang bertujuan menggandakan prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional.
Menteri Olahraga Maladi menjabarkan bahwa upaya tersebut meliputi pembangunan fisik (physical build-up), pembinaan teknik yang tepat (technical build-up), pembinaan mental, dan pembentukan kematangan juara.
Dokumen itu menekankan bahwa talenta olahraga tidak muncul begitu saja, melainkan harus dicari, diteliti, dan dibina melalui tenaga ahli seperti talent scouting, riset, psikologi, sport medicine, instruktur, dan pelatih.
Pelatihan juga perlu didukung fasilitas dan peralatan yang memadai untuk mencetak atlet bertaraf internasional.
Sistem kompetisi usia dini dianjurkan sebagai metode pembibitan, antara lain kelompok umur 11-13 tahun, 13-15 tahun, dan 15-17 tahun agar potensi atlet dapat dipetakan sejak dini.
Selain aspek teknis, Soekarno menekankan nilai sportivitas yang harus mendasari setiap prestasi olahraga.
Menurutnya, kemenangan tanpa menjunjung etika dan kejujuran tidak memiliki nilai moral; lebih terhormat kalah dengan sikap terpuji daripada menang dengan cara curang.
Olahraga juga dipahami sebagai instrumen diplomasi budaya dan citra internasional negara.
Pada 9 April 1961, dalam pidato kepada para olahragawan di Bandung, Soekarno mengaitkan agenda sains, olahraga, dan politik ketika menghadiri peletakan batu pertama reaktor atom, inspeksi sport center persiapan Asian Games dan Thomas Cup, serta penyelenggaraan sidang solidaritas rakyat Asia-Afrika.
Penyelenggaraan Asian Games 1962 di Jakarta menjadi bukti upaya membangun fasilitas olahraga untuk menjaga kehormatan nasional di panggung dunia.
Visi yang sama terlihat dalam gagasan menyelenggarakan Games of the New Emerging Forces (Ganefo) sebagai alternatif forum olahraga internasional yang lebih berpihak pada negara-negara berkembang.
Ganefo, yang berlangsung di Jakarta pada 10-22 November 1963 dan diikuti 51 negara, diluncurkan sebagai reaksi atas keputusan International Olympic Committee pada Februari 1963 yang mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan.
Soekarno memandang bahwa ajang olahraga global tidak lepas dari pengaruh politik dan bahwa klaim ”jangan campur adukkan olahraga dengan politik” sejatinya merupakan sikap politik tersendiri.
Pengalaman diskriminasi terhadap negara-negara seperti Republik Rakyat Tiongkok, Korea Utara, dan Vietnam Utara menjadi alasan bagi Indonesia untuk mencari forum alternatif yang menjunjung solidaritas negara-negara yang berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme.
Gagasan Ganefo selaras dengan semangat Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955 yang mendorong persaudaraan dan keadilan internasional di antara bangsa-bangsa yang sedang bangkit.
Warisan kebijakan Soekarno dalam bidang olahraga tidak hanya berupa fasilitas seperti kompleks olahraga di Senayan, tetapi juga visi yang menempatkan olahraga dalam kerangka pendidikan karakter, martabat bangsa, dan perjuangan geopolitik.
Dalam konteks modern yang didominasi komersialisasi dan logika pasar, pemikiran Soekarno tentang peran etika, sains, dan solidaritas dalam olahraga tetap relevan sebagai rujukan bagi pembentukan kebijakan olahraga yang berorientasi pada kepentingan nasional dan kemanusiaan.







