Ketua Bappilu DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, Raisul Jaiz, menyatakan seluruh kader di daerah itu akan melaksanakan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, terkait posisi partai dalam sistem ketatanegaraan.
Arah tersebut dituangkan dalam Surat Internal DPP PDI Perjuangan Nomor 1275/IN/DPP/VII/2026 tertanggal 1 Juli 2026 yang memberi penjelasan tentang kedudukan PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Surat itu menegaskan bahwa peran partai adalah menjalankan fungsi checks and balances dalam sistem pemerintahan presidensial, bukan berperan sebagai partai oposisi secara otomatis.
Rais menegaskan kebijakan itu bersifat mengikat bagi seluruh kader PDI Perjuangan di Indonesia, termasuk pengurus dan anggota di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, keberadaan partai di luar struktur pemerintahan bukanlah penolakan terhadap setiap langkah pemerintah.
Partai akan memberikan dukungan pada kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan menyampaikan kritik serta koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi atau peraturan perundang-undangan.
Rais menilai fungsi pengawasan tersebut merupakan elemen penting dalam mekanisme demokrasi yang sehat.
Untuk itu, DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan akan segera mengonsolidasikan seluruh struktur organisasi hingga tingkat bawah agar pemahaman tentang posisi partai sebagai penyeimbang dapat diterapkan secara seragam.







