Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa ketersediaan ruang fiskal untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditujukan bagi pengembangan industri masih sangat terbatas.
Pernyataan itu disampaikan saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 2027 bersama Komisi VII DPR RI.
Agus hadir dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 31 Agustus 2026.
Menurutnya, Kementerian PPN atau Bappenas berperan sebagai koordinator utama dalam siklus perencanaan DAK.
Peran Bappenas meliputi penetapan arah kebijakan, penentuan target prioritas, dan koordinasi alokasi anggaran bersama Kementerian Keuangan, Kemendagri, serta kementerian teknis lainnya.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian menyiapkan usulan bidang, sasaran, menu kegiatan, lokasi prioritas, dan estimasi kebutuhan pendanaan untuk DAK bidang industri.
Kementerian tersebut juga melakukan verifikasi terhadap usulan dari pemerintah daerah apabila Bappenas membuka alokasi DAK di bidang industri.
Selain tahap perencanaan, tugas Kemenperin mencakup pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK untuk menilai pencapaian dan memperbaiki tata kelola pada periode berikutnya.
Pada periode 2022–2024, Kemenperin mengelola DAK fisik yang difokuskan sebagai industri pendukung tematik pariwisata.
Program tersebut mendukung 83 sentra IKM pada 2022 dengan pagu Rp753 miliar, dan 68 sentra pada 2023 dengan pagu Rp450 miliar.
Pada 2025, untuk pertama kalinya Kemenperin dipercayakan mengampu tematik kawasan industri melalui program DAK.
Dukungan pada 2025 meliputi tiga sentra dengan pagu Rp50 miliar yang dipergunakan untuk infrastruktur seperti jalan, pasar, air minum, dan sanitasi.
Untuk tahun anggaran 2027, Kemenperin mengusulkan 75 lokasi prioritas sentra IKM dalam dua tematik.
Rinciannya adalah 15 sentra untuk tematik kawasan industri dan 60 sentra untuk tematik KPPN pangan pertanian dan pangan akuatik.
Namun pada rapat penetapan akhir DAK 2027, bidang IKM yang diajukan Kemenperin tidak dibuka dan tidak memperoleh alokasi.
Agus menegaskan bahwa keterbatasan ruang fiskal menjadi alasan penting di balik keputusan tersebut.
Lebih lanjut, berdasarkan surat bersama pagu indikatif tahun anggaran 2027, total alokasi DAK fisik ditetapkan sebesar Rp5 triliun.
Alokasi itu terbagi atas bidang kesehatan Rp1,87 triliun; jalan Rp2,37 triliun; air minum Rp360 miliar; dan sanitasi Rp200 miliar.







