Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia diperkirakan cenderung datar menjelang akhir pekan ini.
Pada penutupan Kamis, Indeks Harga Saham Gabungan tercatat naik 0,87 persen atau 49 poin ke level 5.744,55.
Kenaikan indeks itu terjadi meski investor asing melakukan aksi jual bersih senilai Rp23 miliar.
Saham-saham yang paling banyak dilepas oleh investor asing antara lain BBRI, MAPI, ASII, BRMS dan DSSA.
Fanny Suherman, Head of Retail Research BNI Sekuritas, menilai pada Jumat, 3 Juli 2026 IHSG berpeluang bergerak stagnan.
Menurut dia, kisaran pergerakan indeks diperkirakan berada di level 5.650-5.87.
Pelaku pasar saat ini juga mencermati data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang baru dirilis.
Penciptaan lapangan kerja pada Juni hanya mencapai 57.000, jauh di bawah proyeksi ekonom sebesar 115.000 pekerjaan baru.
Sementara itu, tingkat pengangguran turun menjadi 4,2 persen, lebih baik dibanding ekspektasi 4,3 persen.
Fanny mengatakan pelemahan data tenaga kerja itu meredam ekspektasi kenaikan suku bunga oleh the Fed.
Setelah rilis data, pasar saham AS merespons positif; Dow Jones melonjak 1,14 persen dan mencatat rekor tertinggi.
Di kawasan Asia, pergerakan bursa relatif beragam namun mayoritas mengalami pelemahan pada Kamis kemarin.
Bursa Korea Selatan bahkan terkoreksi hingga 5 persen, terdampak volatilitas pada saham-saham perusahaan kecerdasan buatan (AI).
Di dalam negeri, sejumlah isu kebijakan turut menjadi perhatian pasar, termasuk rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk menarik investasi lebih besar.
Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan memperoleh mandat baru untuk mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis mulai 1 Januari 2027 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
OJK juga diberi beberapa kewenangan tambahan, antara lain pengawasan terhadap pengelolaan dana publik termasuk dana di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Pengaturan terkait penyisihan kekayaan aset kripto juga masuk dalam ranah pengaturan baru OJK.







