JENGGALA.ID – Sejumlah organisasi profesi kesehatan telah mengajukan uji formal terhadap Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka berharap MK akan menyatakan bahwa Undang-undang Kesehatan ini tidak memenuhi syarat dalam pembentukannya sesuai dengan Konstitusi RI tahun 1945, dan oleh karena itu, Undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
Para pemohon adalah Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PB IBI), dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI). Mereka telah memberikan kuasa kepada tim hukum dari Law Office Joni & Tanamas untuk mewakili mereka dalam kasus ini.
MK menerima permohonan ini pada 19 September 2023 dengan nomor registrasi AP3: 126/PUU/PAN.MK/AP3/09/2023. Para pemohon berpendapat bahwa mereka secara langsung terdampak oleh isi Undang-undang Kesehatan dan memiliki kepentingan yang kuat terhadap materi dalam Undang-undang tersebut.
Mereka berargumen bahwa pembentukan Undang-undang Kesehatan memiliki cacat formil karena tidak melibatkan masyarakat secara berarti. Mereka juga menyatakan bahwa mereka telah memberikan pendapat dan masukan substansial saat RUU Kesehatan masih dalam proses pembahasan, terutama terkait dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan organisasi profesi, konsil independen, kolegium sebagai badan akademik, dan majelis kehormatan disiplin kedokteran/kesehatan.
Pemohon merasa berhak untuk didengar pendapatnya (right to be heard) mengenai substansi materi dan pertimbangan hukum yang diajukan dalam Undang-undang tersebut. Ini mencakup perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, registrasi, Surat Tanda Registrasi (STR) berlaku selama lima tahun bukan seumur hidup, Surat Izin Praktek (SIP) dengan rekomendasi, serta ketentuan tentang pendanaan kesehatan wajib (mandatory spending) dan ketentuan pidana. Mereka juga mencatat bahwa beberapa Undang-undang terkait telah dihapuskan dalam Undang-undang Kesehatan yang baru.
Meskipun demikian, pemohon berpendapat bahwa pembuat Undang-undang telah mengabaikan berbagai hal tersebut. Akibatnya, sejumlah norma penting dan organ penting yang terkandung dalam “pasal-pasal jantung” Undang-undang Kesehatan telah dihapuskan, menyebabkan kekosongan hukum dan kemungkinan kekacauan hukum. Pemohon khawatir bahwa Undang-undang ini mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani Undang-Undang tentang Kesehatan pada 8 Agustus 2023, dan aturan tersebut diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada hari yang sama. DPR sebelumnya telah mengesahkan RUU Omnibus Law tentang Kesehatan menjadi UU pada 11 Juli, dengan mayoritas fraksi mendukungnya, termasuk PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan PAN. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan tersebut.
RUU Kesehatan telah menghadapi penolakan dari berbagai pihak, terutama dari lima organisasi profesi kesehatan utama di Indonesia, yaitu IDI, PDGI, PPNI, IBI, dan IAI.







