Ideatax mengingatkan wajib pajak untuk memperhatikan prosedur dan menyiapkan bukti kuat dalam menghadapi potensi sengketa perpajakan.
Pentingnya dokumen lengkap disebutkan sebagai penentu posisi wajib pajak mulai dari pemeriksaan, pengajuan keberatan, hingga banding di Pengadilan Pajak.
Menurut Jonathan Nainggolan, Praktisi Perpajakan dan Managing Partner Ideatax, sistem self-assessment sejak 1983 memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.
Jonathan menjelaskan bahwa pengawasan awal biasanya dilakukan melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.
Surat ini dikeluarkan ketika transaksi atau kepemilikan aset wajib pajak belum tercermin dalam Surat Pemberitahuan (SPT).
Jika klarifikasi yang diberikan wajib pajak dianggap belum memadai, Direktorat Jenderal Pajak dapat melanjutkan proses menjadi pemeriksaan pajak.
Pemeriksaan bertujuan menguji kepatuhan dan memenuhi tujuan lain sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Wajib pajak wajib menunjukkan pembukuan, catatan, serta dokumen terkait kegiatan usaha atau objek pajak selama pemeriksaan berlangsung.
Mereka juga berhak mengikuti Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan standar pemeriksaan yang berlaku.
Jonathan menegaskan bahwa argumentasi tanpa kontrak, bukti transaksi, dokumen pengadaan, atau dokumen pendukung lainnya akan sulit mengubah hasil pemeriksaan.
Menurutnya, keberhasilan dalam litigasi pajak sangat bergantung pada kekuatan fakta dan dokumen pendukung.
Sengketa perpajakan dibedakan menjadi sengketa formal yang menyangkut prosedur, dan sengketa material yang berkaitan dengan substansi kewajiban perpajakan.
Jalur penyelesaian umumnya dimulai dengan pengajuan keberatan setelah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
Apabila keputusan keberatan tidak memuaskan, wajib pajak dapat melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
Namun Jonathan mengingatkan bahwa tidak semua pemeriksaan berakhir dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
Beberapa pemeriksaan dapat dihentikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir tanpa usulan penerbitan ketetapan.
Sistem quality assurance juga diterapkan untuk mengevaluasi dasar koreksi, metode pemeriksaan, dan pemenuhan prosedur guna mencegah sengketa berkembang ke ranah hukum.
Selain itu, persyaratan administrasi dan batas waktu setiap tahapan pemeriksaan harus dipenuhi secara tepat karena kronologi pemeriksaan dapat diuji mulai dari penyampaian surat pemeriksaan hingga penerbitan ketetapan pajak.
Upaya keberatan atau banding yang ditolak berpotensi menimbulkan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, strategi penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan bukti, dasar hukum, prosedur, dan risiko sejak tahap awal.
Jonathan menekankan bahwa argumen yang kuat dibangun atas dasar bukti, bukan sekadar pendapat tanpa dokumen, dan membutuhkan perhitungan risiko serta persiapan argumentasi sejak awal proses.







