Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa sisa kuota internet merupakan hak konsumen yang memiliki nilai ekonomi dan wajib mendapatkan perlindungan hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Ida menanggapi keputusan MK, dikutip Senin (27/7/2026).
Menurut Ida, keputusan ini menjadi titik penting untuk memperkuat perlindungan bagi pengguna layanan telekomunikasi.
Ia menilai putusan juga berpotensi mendorong praktik usaha yang lebih adil dan transparan di sektor telekomunikasi.
“Kuota internet yang sudah dibayar adalah hak konsumen, bukan keuntungan sepihak operator,” ujar Ida dalam pernyataannya.
Dia mengingatkan bahwa selama ini masih banyak pelanggan kehilangan sisa kuota yang telah dibayar ketika masa aktif layanan berakhir.
Kondisi tersebut, kata Ida, menunjukkan perlunya perbaikan sistem agar hak-hak konsumen tidak terabaikan.
Ida, yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat X, berharap pelaku usaha telekomunikasi menyesuaikan model bisnisnya dengan prinsip keadilan dan keterbukaan.
Ia juga menyerukan agar pemerintah dan regulator mewajibkan operator menyediakan skema layanan yang memberi pilihan kepada konsumen untuk memanfaatkan sisa kuota secara transparan dan adil.
Selain itu, Ida meminta adanya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan putusan MK supaya implementasinya benar-benar berpihak kepada masyarakat pengguna jasa telekomunikasi.
“Hal ini penting, untuk memastikan, tidak ada celah bagi praktik bisnis baru, yang justru merugikan konsumen,” pungkasnya.







