Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, meminta agar proses pengadaan 80.000 unit kendaraan pikap untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menekankan bahwa penguatan koperasi desa merupakan agenda strategis yang tidak boleh ternoda oleh praktik rente atau pemborosan anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan, dikutip Kamis (16/7/2026), sebagai respons atas kekhawatiran publik terkait tata kelola pengadaan kendaraan tersebut.
Hj. Ida mendesak Kementerian BUMN, PT Agrinas Pangan Nusantara, serta kementerian terkait untuk membuka seluruh dokumen pengadaan.
Ia menambahkan dokumen yang harus dipublikasikan meliputi mekanisme penunjukan pemasok, struktur harga, dan dasar perhitungan nilai kontrak.
Menurutnya, keterbukaan informasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan koperasi di tingkat desa.
Selain itu, Hj. Ida meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan audit menyeluruh terhadap proses pengadaan.
Audit diperlukan untuk mendeteksi kemungkinan mark-up harga, praktik rente, konflik kepentingan, maupun pelanggaran prinsip efisiensi penggunaan anggaran negara.
Ia menegaskan setiap rupiah anggaran negara harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk keuntungan tak wajar pihak-pihak tertentu.
Selain pemeriksaan administratif, Hj. Ida mendorong evaluasi komprehensif terhadap skema pengadaan agar tata kelola mengedepankan efisiensi, persaingan sehat, dan akuntabilitas.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi selisih harga sekitar Rp61 juta hingga Rp69 juta per unit antara harga impor kendaraan dan nilai pembelian oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
Dengan jumlah pengadaan sebanyak 80.000 unit, ICW memperkirakan potensi pemborosan anggaran mencapai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun.
ICW juga mempertanyakan penggunaan perusahaan perantara dalam proses pengadaan yang dinilai tidak memiliki rekam jejak di bidang impor kendaraan.
Organisasi antikorupsi itu mengingatkan bahwa regulasi memungkinkan pembelian langsung dari produsen untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif.
Temuan ICW memicu perhatian terhadap tata kelola pengadaan barang pemerintah, transparansi penggunaan anggaran negara, dan efektivitas pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih.







