JENGGALA.ID – Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengungkapkan kekhawatiran tentang upaya untuk memperhadapkan keluarga Presiden RI Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia merasa situasi saat ini rawan konflik.
Masinton berpendapat bahwa situasi yang sedang terjadi cenderung memanas, di mana orang-orang tampaknya mencoba mempertentangkan antara Presiden Jokowi dan keluarga Teuku Umar. Dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan pada Minggu (29/10), Masinton mengungkapkan pemikirannya:
“Kita sekarang berada dalam situasi yang rawan. Terdapat perdebatan dan upaya memperhadapkan Pak Jokowi dengan keluarga Teuku Umar,” ujarnya.
Masinton juga mencatat bahwa Megawati Soekarnoputri selalu memiliki rasa sayang terhadap Jokowi, namun ia merasa tidak yakin apakah Jokowi juga masih memiliki rasa sayang yang sama terhadap Megawati:
“Bu Mega selalu memiliki perasaan sayang terhadap Pak Jokowi, tetapi saya tidak tahu apakah Pak Jokowi masih memiliki perasaan sayang yang sama terhadap Bu Mega,” imbuhnya.
Masinton mengkritik upaya pihak tertentu yang mencoba mempertentangkan keluarga Jokowi dengan Megawati, ia menganggap hal tersebut sebagai tindakan yang keliru:
“Upaya memperhadapkan keluarga Jokowi dengan Bu Mega adalah langkah yang keliru,” tegasnya.
Selain itu, Masinton juga menyoroti upaya untuk memanfaatkan jalur hukum, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK), dalam upaya melanjutkan kekuasaan. Dia mencermati putusan MK dalam perkara nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan izin kepada Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, untuk menjadi calon wakil presiden.
Menurut Masinton, putusan ini memverifikasi tiga skenario politik yang telah dia sampaikan sebelumnya pada bulan Juni 2022, seperti perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode, penundaan pemilu, dan penciptaan calon pemimpin yang bisa diatur oleh kaum oligarki kapital:
“Putusan ini bukanlah keputusan yang sesuai dengan semangat konstitusi,” ujar Masinton.
“Kita harus menyadari bahwa putusan MK tidak berdiri sendiri. Kita tidak perlu lagi dibodohi. Ini dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap mandat reformasi,” tambahnya.







