REI.CO.ID, Jakarta — Indonesian Audit Watch (IAW) menilai penanganan dugaan suap dan gratifikasi Bea Cukai perlu berorientasi perbaikan sistem. Langkah tersebut dinilai penting agar pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penindakan pelaku, tetapi pembenahan tata kelola.
Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus mengatakan, perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan KPK dapat menjadi momentum. Momentum tersebut dinilai tepat untuk memperkuat pengawasan impor dan mencegah praktik serupa terulang pada masa mendatang.
Menurut Iskandar, langkah cepat KPK menetapkan enam tersangka pada tahap awal patut mendapatkan apresiasi dari publik. Namun, perkembangan perkara berikutnya memunculkan kebutuhan akan penjelasan lebih komprehensif mengenai arah pengembangan kasus tersebut.
“IAW mencatat sejumlah klaster perkara mulai muncul setelah proses penyidikan dan persidangan berjalan dalam beberapa bulan. Klaster tersebut mencakup forwarder lain, safe house, kontainer Tanjung Emas, hingga dugaan makelar kasus,” ujar Iskandar dalam keterangannya, Kamis, 18 Juni 2026.
Menurut Iskandar, berbagai informasi yang berkembang perlu dijelaskan secara proporsional agar mudah dipahami oleh publik. Penjelasan yang terbuka dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum berlangsung.
IAW juga menyoroti pernyataan KPK mengenai pemeriksaan terhadap lebih dari dua puluh perusahaan forwarder di pelabuhan. Menurutnya, informasi tersebut menunjukkan perkara tidak dapat dipandang sebagai kasus yang melibatkan satu perusahaan.
“Publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai posisi berbagai pihak yang telah diperiksa dalam perkara tersebut. Transparansi dianggap penting agar masyarakat memahami batasan perkara, arah penyidikan, dan kemungkinan pengembangannya ke depan,” ujarnya.
Selain penegakan hukum, IAW mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan impor yang berlaku saat ini. Evaluasi tersebut mencakup mekanisme targeting, audit kepabeanan, hingga pengawasan pasca pemasukan barang dari luar.
IAW juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatif terhadap sistem pengawasan dan penerimaan negara. Audit tersebut dinilai dapat membantu mengidentifikasi potensi kelemahan tata kelola yang perlu segera diperbaiki.
Menurut Iskandar, kerugian negara tidak selalu berbentuk uang suap yang diterima oleh oknum tertentu. Kerugian juga dapat muncul melalui penerimaan kepabeanan yang tidak optimal akibat lemahnya pengawasan internal.
Jika ditemukan kelemahan sistem, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada individu. Perbaikan tata kelola dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya praktik penyimpangan pada masa depan.
IAW merekomendasikan agar KPK menjelaskan arah pengembangan perkara melalui matriks yang mudah dipahami publik. Penjelasan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai status berbagai klaster yang berkembang.
Kementerian Keuangan juga didorong melakukan pembenahan internal berbasis audit serta evaluasi terhadap sistem pengawasan. Sementara DPR diharapkan menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan proses perbaikan berjalan secara efektif.
“Kasus ini harus menjadi momentum memperkuat tata kelola impor dan pengawasan kepabeanan yang lebih akuntabel. Tujuan utama bukan sekadar penindakan, melainkan membangun sistem yang transparan dan berkelanjutan,” ucapnya.







