Memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, I Wayan Sudirta mengajak publik menilai sejauh mana tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” telah berubah menjadi kenyataan bagi seluruh rakyat.
Pernyataan itu disampaikan I Wayan Sudirta di Jakarta, Senin (17/8/2026).
I Wayan Sudirta adalah Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang mewakili daerah pemilihan Bali.
Ia mempertanyakan apakah nilai-nilai tersebut benar-benar dinikmati oleh sekitar 280 juta rakyat Indonesia atau hanya menjadi slogan rutin setiap Agustus.
Bagi Sudirta, kemerdekaan bukan titik akhir, melainkan sebuah pijakan untuk membangun peradaban sebagaimana semangat Pembukaan UUD 1945.
Menurutnya, bentuk perjuangan menjaga kemerdekaan kini bergeser dari melawan invasi luar menjadi menghadapi praktik kekuasaan yang merugikan rakyat.
Ia menuding ada pihak yang memanfaatkan posisi kekuasaan dan celah regulasi untuk mengekstraksi sumber daya negara demi keuntungan sempit kelompok tertentu.
Perjuangan kontemporer, ujar Sudirta, meliputi perlawanan terhadap ego sektoral, kebodohan yang terstruktur, korupsi yang mengakar, serta tindakan yang mengkhianati konstitusi.
Sudirta menegaskan perlunya menghalau upaya yang ingin menjual negara demi pembentukan dinasti politik dan keuntungan korporasi.
Ia juga menilai kedaulatan bangsa tengah diuji ketika sumber daya alam dikeruk oleh korporasi multinasional sementara masyarakat sekitar tetap hidup di bawah garis kemiskinan dan lingkungan rusak.
Isu keadilan, menurutnya, bukan semata pemerataan infrastruktur seperti jalan tol atau jembatan, melainkan akses yang setara terhadap keadilan hukum dan kesempatan ekonomi.
Sudirta mengingatkan realitas di lapangan di mana hukum dapat dibeli, dimanipulasi, dan diterapkan secara pilih kasih.
Dalam hal kemakmuran, ia menolak ukuran yang hanya berdasar pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pembangunan pencakar langit.
Bagi Sudirta, kemakmuran sejati tercermin dari hilangnya stunting, tersedianya lapangan kerja layak bagi Generasi Z, serta kesejahteraan petani dan nelayan sebagai penopang ekonomi nasional.
Ia memperingatkan pula bahwa narasi Indonesia Emas 2045 yang mengandalkan bonus demografi terancam jika persoalan pendidikan dan pengangguran muda tidak segera ditangani.
Jika sistem pendidikan terus menghasilkan generasi penghafal yang lemah teknologi dan kurikulum yang tidak terkait kebutuhan industri masa depan, menurutnya bonus demografi bisa berubah menjadi bencana berupa lonjakan pengangguran massal dan kemiskinan struktural.
Selain itu, Sudirta menyoroti ancaman kolonialisme digital dan perkembangan Artificial Intelligence (AI) yang dapat membuat Indonesia sekadar menjadi pasar bagi produk global bila tidak memiliki kedaulatan atas data sendiri.
Ia memperingatkan risiko baru penjajahan yang tidak berupa pendudukan fisik, melainkan monopoli AI yang mengendalikan cara berpikir, berbelanja, dan berpolitik bangsa ini.







