• Index Berita
  • Privacy Policy
Jumat, November 20, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » I Wayan Sudirta Ingatkan Ratifikasi Perjanjian Internasional Harus Dilakukan Secara Hati-Hati

I Wayan Sudirta Ingatkan Ratifikasi Perjanjian Internasional Harus Dilakukan Secara Hati-Hati

Jenggala 005 by Jenggala 005
Juni 13, 2026 14:16
in News, Pemerintah, Politik
0
I Wayan Sudirta Ingatkan Ratifikasi Perjanjian Internasional Harus Dilakukan Secara Hati-Hati

I Wayan Sudirta Ingatkan Ratifikasi Perjanjian Internasional Harus Dilakukan Secara Hati-Hati

0
SHARES
1
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Jakarta, Jenggala – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menegaskan ratifikasi perjanjian internasional harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut kepentingan nasional, kehidupan rakyat, serta potensi dampaknya terhadap keuangan negara. Karena itu, DPR RI menilai pengesahan perjanjian internasional tidak dapat disamakan dengan mekanisme persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang memiliki batas waktu tertentu.

Berita Terkait

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

“Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian DPR RI sebagai wakil rakyat karena perjanjian internasional menuntut kewajiban negara peserta untuk melakukan sesuatu yang berpotensi berdampak pada keuangan negara dan kepentingan nasional,” ujar Wayan saat membacakan keterangan DPR RI dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikutip Sabtu (12/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Wayan yang mewakili Tim Kuasa DPR RI dalam sidang perkara Nomor 143/PUU-XXIV/2026. Pembacaan keterangan dilakukan secara daring dari Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sidang tersebut juga diisi dengan pembacaan keterangan pemerintah.

Dalam keterangannya, DPR berpandangan bahwa tidak adanya pembatasan waktu dalam proses pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian negara. Setiap perjanjian internasional dinilai perlu melalui kajian mendalam sebelum diadopsi menjadi hukum nasional, termasuk memastikan kesiapan instrumen hukum pendukung yang diperlukan.

DPR juga menilai permintaan pemohon agar pengesahan perjanjian internasional dilakukan pada masa sidang berikutnya sebagaimana mekanisme Perppu merupakan pendekatan yang kurang tepat. Menurut DPR, Perppu dan perjanjian internasional berada dalam rezim hukum yang berbeda, baik dari sisi dasar konstitusional, tujuan pembentukan, maupun konsekuensi hukum yang ditimbulkan.

“Mengingat karakter, substansi, ruang lingkup, serta akibat hukum dari setiap perjanjian internasional berbeda-beda, maka pengaturannya tidak dapat diseragamkan melalui satu mekanisme persetujuan yang bersifat mutlak atau diberi pembatasan waktu yang sama sebagaimana mekanisme persetujuan Perppu,” lanjut Wayan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Sebagai contoh, DPR menjelaskan bahwa proses ratifikasi perjanjian internasional memiliki rentang waktu yang berbeda-beda tergantung pada substansi dan kepentingan nasional yang terlibat. Ratifikasi perjanjian di bidang perdagangan umumnya berlangsung lebih cepat, yakni antara 11 bulan hingga tiga tahun. Sementara itu, perjanjian di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dapat memerlukan waktu jauh lebih panjang, bahkan lebih dari 15 tahun.

Meski demikian, DPR RI mengakui bahwa UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional perlu disesuaikan dengan perkembangan praktik hubungan internasional dan kebutuhan hukum nasional setelah lebih dari dua dekade diberlakukan. Untuk itu, revisi undang-undang tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029 sebagai bentuk komitmen pembentuk undang-undang dalam melakukan pembaruan regulasi.

Diketahui, permohonan uji materi ini diajukan terkait tidak adanya batas waktu pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam permohonannya, pemohon juga menyinggung keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang disebut belum memperoleh tindak lanjut pengesahan sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam implementasinya.

Tags: DPRi wayan sudirtaPDI PerjuanganPDIPratifikasi perjanjian internasionalwayan sudirta
SummarizeShare

Berita Terkait

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

TNI Angkatan Udara menggelar Kejuaraan Menembak Kasau Cup 2026 sebagai wadah pengujian ketepatan dan konsistensi menembak bagi perwira tinggi TNI-Polri. Kejuaraan berlangsung di Lapangan Tembak Djamsuri, Brigade Parako...

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

SMAN 1 Sewon jadi tempat pembekalan karakter bagi 360 siswa-siswi kelas X A sampai X J. Pada Kamis, 19 November 2026, pukul 07.30 hingga 12.00 WIB, kegiatan berlangsung...

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pagi itu aula SMAN 1 Sewon dipenuhi siswa yang duduk rapi menantikan materi penting tentang kebangsaan dan kedisiplinan. Pembekalan diselenggarakan oleh Koramil 04/Sewon pada Kamis, 19 November 2026,...

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Di Lobi Makodiklatau, Rabu (18/11/2026), Komandan Kodiklatau Marsdya TNI Dr. T.B.H. Age Wiraksono, S.I.P., M.A., menerima kunjungan kehormatan dari Atase Pertahanan Australia Brigadier Micah Bratt. Kunjungan itu difokuskan...

Next Post
DPR Soroti Celah Pengawasan Udara di Kawasan Indonesia Timur

DPR Soroti Celah Pengawasan Udara di Kawasan Indonesia Timur

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.