Penguatan anggaran untuk lembaga penegak hukum perlu dipandang sebagai investasi negara, kata I Wayan Sudirta, Anggota Komisi III DPR RI dari PDI Perjuangan.
Pernyataan itu disampaikan saat rapat kerja Komisi III dengan mitra penegak hukum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Agenda rapat meliputi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun 2027, laporan kinerja penyerapan anggaran 2026, serta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025.
Rapat tersebut dikutip Rabu (1/7/2026).
Pada kesempatan itu, Kejaksaan Agung mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp28,151 triliun untuk Tahun Anggaran 2027.
Usulan tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Hendro Dewanto.
Menurut Hendro, pagu indikatif Kejaksaan sebesar Rp15,5 triliun belum mencukupi kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai Rp43,65 triliun.
Sudirta menyatakan Komisi III pada prinsipnya mendukung penambahan anggaran bagi lembaga penegak hukum.
Namun, dukungan itu menurutnya harus diiringi dengan bukti peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum.
Ia menekankan pemerintah sudah memberi perhatian pada peningkatan kesejahteraan aparatur penegak hukum.
Oleh karena itu, masyarakat menurut Sudirta berhak menuntut peningkatan kinerja dan profesionalisme dari lembaga-lembaga hukum.
Sudirta juga mengingatkan pentingnya pemerataan sarana dan prasarana penegak hukum hingga ke daerah-daerah.
Ia memperingatkan agar peningkatan fasilitas tidak hanya terpusat di ibu kota atau kawasan perkotaan.
“Jangan sampai muncul paradoks. Gedung di pusat mewah dan representatif, tetapi sarana dan prasarana di daerah tertinggal jauh,” ucapnya.
Selain infrastruktur, Sudirta memberi perhatian pada fungsi pengawasan yang menjadi fondasi lembaga peradilan dan penegakan hukum yang kredibel.
Ia menilai alokasi anggaran untuk pengawasan perlu diperkuat agar pengawasan di daerah berjalan efektif dan independen.
Menurutnya, berbagai persoalan di lapangan seringkali terlewatkan karena sistem pengawasan yang lemah.
“Kalau pengawasan ingin maksimal, maka dukungan anggarannya juga harus memadai,” tegasnya.
Sudirta juga menyoroti keluhan masyarakat terkait sengketa tanah adat dan tanah ulayat yang belum terselesaikan secara substantif dan berkeadilan.
Ia mengingatkan bahwa orientasi lembaga peradilan seharusnya tidak semata-mata berpegang pada teks undang-undang.
“Mahkamah Agung jangan hanya menjadi corong undang-undang. Hakim harus menjadi corong keadilan,” ujarnya.
Sudirta mengutip mandat hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Ia berharap program penegakan hukum dan pelayanan publik yang diusulkan dalam pembahasan anggaran dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Menurut Sudirta, dukungan anggaran yang memadai harus memperkuat kelembagaan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke daerah.
Dengan demikian, penegakan hukum yang bersih, profesional, dan berkeadilan diharapkan semakin dirasakan oleh seluruh warga negara.







