I Nyoman Parta, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, mengusulkan pembentukan Badan Khusus Pengelolaan Aset Rampasan dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset (PA).
Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Dr. Didi Sunardi, S.H., M.H. dan Senat Mahasiswa UIN di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu (18/7/2026).
Menurut Nyoman, penguatan tata kelola aset rampasan menjadi kunci agar upaya pemulihan kerugian negara berjalan optimal.
Ia menjelaskan bahwa saat ini aset yang diduga hasil tindak pidana umumnya diurus oleh kejaksaan dan baru masuk ke proses lelang setelah melalui tahapan yang diatur sejak awal.
Karena itu, Nyoman menilai perlu adanya lembaga khusus yang fokus mengelola aset hasil perampasan atau pemulihan aset sepanjang proses penegakan hukum.
Salah satu fitur yang diusulkan adalah keberadaan tim appraisal di dalam badan tersebut sehingga penilaian nilai aset dilakukan sejak tahap awal penyitaan, bukan di akhir proses.
Penentuan nilai lebih awal, menurutnya, akan meningkatkan akuntabilitas dan memberikan kepastian mengenai besaran aset yang diamankan negara.
Nyoman juga menyoroti kesenjangan antara angka kerugian negara yang dilaporkan dengan hasil lelang aset rampasan yang sering jauh lebih kecil.
Ia menunjukkan realitas bahwa hasil lelang seringkali hanya mencapai sebagian kecil nilai kerugian—bahkan ada yang hanya sepersepuluh—padahal pelaku tindak pidana sudah terbukti.
Dengan demikian, Nyoman menekankan bahwa perbaikan sistem pengelolaan aset menjadi prasyarat agar tujuan RUU Perampasan Aset dapat terealisasi secara efektif dan terukur.







