I Nyoman Parta, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa investor asing yang beroperasi di Bali wajib masuk melalui mekanisme Penanaman Modal Asing (PMA) dan tidak boleh memanfaatkan praktik nominee.
Pernyataan tersebut disampaikan Parta dan dikutip Sabtu (4/7/2026) sebagai bagian dari upaya memberi kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan masyarakat lokal.
Menurut Parta, praktik nominee — yaitu penggunaan nama warga negara Indonesia untuk kepemilikan aset atau pengelolaan usaha yang sesungguhnya dikuasai orang asing — membuka celah pelanggaran aturan dan penghindaran kewajiban perpajakan.
Ia menilai dampaknya tidak hanya pada kepastian hukum dan potensi kehilangan penerimaan pajak, tetapi juga pada semakin sempitnya ruang ekonomi bagi warga Bali.
Parta mengimbau masyarakat, khususnya warga Bali, menolak tawaran menjadi nominee karena hal itu melemahkan tata kelola pariwisata dan ekonomi setempat.
Semua investasi asing, tegasnya, harus jelas legalitasnya dan melalui saluran PMA supaya kewajiban perpajakan dan pengawasan dapat dipenuhi dengan baik.
Politisi tersebut juga menyoroti ketentuan nilai investasi minimum PMA sebesar Rp10 miliar dan meminta evaluasi terhadap angka itu.
Ia berargumen bahwa ambang Rp10 miliar dianggap terlalu rendah sehingga memudahkan investor asing berkolusi untuk bergabung dan mengakali aturan, sementara pelaku usaha lokal kesulitan mengumpulkan modal sebesar itu.
Parta mengusulkan agar persyaratan bagi investor asing dinaikkan, sedangkan kemudahan dan akses bagi pelaku usaha lokal diperluas.
Lebih lanjut, ia mengingatkan potensi dampak negatif terhadap citra pariwisata Bali bila praktik nominee tidak segera ditangani dan meminta pengawasan yang lebih ketat terhadap warga negara asing yang masuk ke wilayah pulau tersebut.
Parta meminta Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat pengendalian terhadap aktivitas warga asing di Bali untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal dan kegiatan ekonomi.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, mengatakan Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan aturan daerah sebagai salah satu alat pengendalian terhadap praktik nominee.
Eko menjelaskan batasan kewenangan BPN karena kebanyakan perjanjian nominee dituangkan sebagai perjanjian keperdataan yang dibuat secara notariel dan hanya mengikat para pihak yang bersangkutan.
Oleh karena itu, menurut Eko, substansi perjanjian tersebut berada di ranah perdata sehingga BPN sulit mengintervensi langsung isi kontrak yang dibuat di hadapan notaris.
Saat ini BPN Bali sedang menyiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Polda Bali yang diharapkan turut melibatkan Kejaksaan Tinggi Bali untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik nominee.
Eko berharap setelah PKS disahkan, kolaborasi antara BPN, Polda, dan Kejati dapat mempercepat deteksi dan tindakan terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat serta menjaga tata ruang ekonomi Bali.







