Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta mempertanyakan kemampuan calon hakim agung Nurnaningsih untuk menjaga independensi ketika menangani perkara yang berkaitan dengan rekan sesama notaris.
Pertanyaan itu dilontarkan dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan untuk Calon Hakim Agung Kamar Perdata yang digelar di Ruang Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Parta menyorot latar belakang panjang Nurnaningsih sebagai notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).
Ia mengajukan skenario apakah Nurnaningsih mampu mengambil keputusan tanpa keberpihakan bila dokumen yang menjadi sengketa dibuat oleh kolega profesinya.
Selain isu profesional, Parta mengangkat persoalan perlindungan hukum terhadap adat, dengan penekanan khusus pada praktik-praktik adat di Bali.
Menurutnya, sering terjadi putusan di tingkat PN, PT hingga MA yang dinilai tidak memberikan perlindungan terhadap adat istiadat yang turun-temurun di Bali.
Parta juga menggambarkan bahwa seseorang yang berhenti berpartisipasi dalam aktivitas adat — seperti merawat pura, gotong royong, beriuran, atau berkesenian — kerap dianggap tidak berhak menerima warisan karena dinilai tidak berkontribusi pada kelestarian budaya desa adat dan keluarga.
Ia menilai pendekatan hukum perdata murni yang memberi hak universal kepada setiap individu kerap memicu konflik dengan norma adat yang berlaku.
Karenanya, Parta meminta penjelasan bagaimana Nurnaningsih akan menyikapi benturan antara asas perdata dan tuntutan perlindungan adat di masa mendatang.
Karena keterbatasan waktu, Nurnaningsih tidak menanggapi setiap pertanyaan secara terpisah dan memilih memberikan jawaban secara umum.
Calon hakim itu menegaskan bahwa setiap hakim harus memutus perkara secara independen dan imparsial sebagai bagian dari menjaga integritas jabatan.
Ia menekankan prinsip tersebut berlaku untuk seluruh tingkatan hakim, bukan hanya hakim agung.
Mengenai keterlibatannya sebagai notaris dan anggota beberapa organisasi, Nurnaningsih mengatakan status sosialnya tidak bisa diputuskan secara total.
Ia menjelaskan hak untuk berinteraksi dengan masyarakat memungkinkan dirinya memahami rasa keadilan dalam kehidupan sehari-hari.
Namun Nurnaningsih menegaskan akan membentengi diri dan menetapkan batas agar hubungan dengan kolega atau orang-orang dekat tidak memengaruhi putusan yang ditanganinya.
Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan pada 12-13 Agustus 2026.
Sesi tersebut diikuti 11 Calon Hakim Agung, dua Calon Hakim Ad Hoc HAM, dan satu Calon Hakim Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung.
Komisi III DPR RI akan memutuskan memberi persetujuan usai uji kelayakan dan kepatutan, Kamis (13/8/2026) malam ini.







