I Nyoman Parta, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, membantah kabar yang beredar bahwa DPR menolak RUU Perampasan Aset yang diusulkan Presiden Prabowo.
Ia menegaskan kabar pembatalan tersebut tidak berdasar karena proses pembentukan undang-undang memiliki aturan yang baku.
RUU Perampasan Aset tercatat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai usul prioritas pada posisi nomor enam.
Parta menjelaskan status sebagai usul Komisi III membuat perubahan atau pembatalan harus melalui prosedur resmi lembaga.
Menurutnya, langkah formal itu mencakup pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) dan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI.
Oleh karena itu, ia mempertanyakan kemungkinan pembatalan sepihak tanpa mengikuti tata cara yang ditetapkan.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menilai RUU ini krusial bagi upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia.
RUU tersebut mengusung pendekatan yang berorientasi pada hasil kejahatan (profit-oriented).
Salah satu ketentuan penting adalah mekanisme non-conviction based (NCB) asset forfeiture yang memungkinkan perampasan aset melalui jalur perdata.
Dengan mekanisme NCB, negara dapat menuntut perampasan aset dengan standar pembuktian yang lebih fleksibel tanpa harus bergantung pada putusan pidana.
Pernyataan I Nyoman Parta tersebut dikutip pada Kamis (16/7/2026).







