Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana, mendesak penguatan aturan terhadap platform digital dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI yang mengundang penjelasan pengusul RUU dari Komisi I DPR RI serta presentasi Tim Ahli terkait hasil kajian harmonisasi RUU tersebut.
Agenda rapat berlangsung di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (14/7/2026).
I Ketut menilai revisi UU Penyiaran mendesak mengingat pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat yang kini banyak bergantung pada platform digital.
Menurutnya, transformasi teknologi informasi telah mengubah cara pembentukan persepsi publik, memengaruhi dinamika ekonomi, dan berimplikasi pada masa depan bangsa.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu meminta agar penyusunan RUU melibatkan kajian mendalam serta partisipasi publik untuk memastikan regulasi mampu menjawab tantangan digital.
Dia mengingatkan bahwa ketentuan saat ini lebih terfokus pada penyiaran konvensional seperti televisi dan radio, sementara aktivitas penyiaran berbasis internet dan media sosial masih menyisakan celah pengaturan.
I Ketut mencontohkan platform seperti TikTok dan jejaring sosial lain yang menghasilkan nilai ekonomi signifikan, namun sebagian besar penyedia platform tersebut berada di luar negeri sehingga menyulitkan pengawasan nasional.
Dia juga menyoroti keterbatasan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang selama ini fokus pada penyelenggara penyiaran tradisional, sehingga konten di platform digital belum sepenuhnya berada dalam lingkup pengawasan yang sama.
Sebagai pembanding, I Ketut menyebut sejumlah negara telah mengembangkan regulasi yang lebih adaptif terhadap ruang digital, termasuk upaya mendorong platform nasional dan menetapkan aturan untuk melindungi kepentingan negara.
Dia berharap proses harmonisasi di Badan Legislasi dan pembahasan lanjutan di Komisi I DPR RI menghasilkan RUU yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi serta memberi kepastian hukum bagi kepentingan nasional.
Penutup pernyataannya menegaskan harapan agar undang-undang baru tidak hanya mengatur penyiaran konvensional, tetapi juga mampu mengatasi tantangan penyiaran digital yang berkembang cepat demi melindungi kedaulatan informasi dan ekonomi nasional.







