Menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah menegaskan intensi penguatan fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif.
Ia menyatakan kemampuan kritis parlemen akan diarahkan untuk memastikan kebijakan dan program kerja pemerintah betul-betul berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Pernyataan itu disampaikan saat Sarifah hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI di lobby Nusantara II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, ketika ditemukan ketidaksesuaian kebijakan, DPR berkewajiban menelaah sejauh mana langkah pemerintah berdampak langsung pada masyarakat.
Dia mengingatkan bahwa tantangan tata kelola negara kini semakin kompleks, mencakup efisiensi belanja negara, transparansi publik, dan efektivitas program pembangunan nasional.
Dalam kerangka checks and balances, Sarifah menekankan peran konstitusional DPR untuk memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik.
Ia juga menyampaikan harapan agar Indonesia terus tumbuh menjadi negara mandiri, berdaulat, dan dihargai di arena diplomasi internasional.
Sarifah menegaskan bahwa pengawasan DPR bersifat kritis namun konstruktif, bukan bertujuan melemahkan pemerintahan, melainkan memastikan penyelenggaraan negara sesuai koridor hukum dan UUD 1945.
Di sisi lain, ia menyayangkan penurunan alokasi anggaran untuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP), yakni TVRI dan RRI, serta Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA.
Sarifah menilai TVRI, RRI, dan ANTARA memiliki fungsi strategis sebagai penjaga informasi resmi negara yang menjangkau wilayah pelosok dan perbatasan.
Menurutnya, pengurangan anggaran berpotensi mengganggu efektivitas layanan publik yang disalurkan oleh lembaga tersebut.
Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI memiliki kewajiban pelayanan umum (Public Service Obligation/PSO) untuk menyiarkan program edukasi, kebudayaan, serta penanganan bencana di daerah yang tidak tersentuh media komersial.
Ia menambahkan bahwa pengetatan anggaran beberapa tahun terakhir telah membatasi operasional pemancar di wilayah terluar dan menghambat proses digitalisasi peralatan penyiaran LPP.
Sarifah menekankan perlunya penyesuaian anggaran agar LPP dan LKBN ANTARA tidak tertinggal dari sisi kualitas produksi konten maupun infrastruktur teknologi.
Ia berjanji akan memperjuangkan alokasi anggaran yang ideal bagi LPP dalam pembahasan RAPBN berikutnya untuk menjamin hak masyarakat atas informasi yang netral, berkualitas, dan merata.







