Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Ono Surono, menilai peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat seharusnya dimanfaatkan untuk mengevaluasi arah dan dampak pembangunan daerah.
Ono menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh diukur semata lewat indikator makro ekonomi.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib memastikan manfaat pembangunan dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Perhatian khusus harus diberikan untuk mengecilkan jurang antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta meningkatkan kesejahteraan kelompok berpenghasilan rendah.
Ia berharap Jawa Barat bergerak menuju keadilan sosial yang nyata, dimana warga di desa memperoleh akses dan peluang yang setara dengan warga kota.
Pemerataan, kata Ono, harus membuat dampak yang terasa langsung bagi masyarakat miskin dan rentan, bukan sekadar terlihat pada angka statistik.
Ono mengingatkan bahwa hal ini perlu menjadi prioritas dalam periode pemerintahan 2025–2029, sejalan dengan misi ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jabar 2025–2029.
Dia memperingatkan agar pertumbuhan ekonomi tidak terkonsentrasi hanya di perkotaan sementara daerah perdesaan masih menghadapi keterbatasan fasilitas dasar.
Contoh masalah yang masih membayangi desa antara lain akses jalan, jaringan irigasi, kualitas pelayanan publik, dan keterbatasan akses terhadap aktivitas ekonomi.
Untuk mengatasi itu, Ono mendorong penguatan konektivitas fisik dan ekonomi antara kota dan desa serta perumusan kebijakan yang didasari kebutuhan nyata di lapangan.
Program pembangunan, menurutnya, harus dirancang untuk menjawab persoalan riil masyarakat, bukan hanya memenuhi target administratif atau formalitas program.
DPRD Jawa Barat berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam proses tersebut.
Ono menegaskan bahwa pengawasan legislatif tidak boleh berhenti pada pemantauan tingkat penyerapan anggaran semata.
Yang utama adalah memastikan setiap program menghasilkan manfaat konkret dan menyelesaikan persoalan warga berdasarkan data dan kondisi lapangan.







