RUU Kawasan Industri mendapat perhatian dari Nila Yani Hardiyanti, S.I.Kom., M.IP, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Politisi asal Dapil X Jawa Timur ini menilai regulasi khusus untuk kawasan industri krusial dalam memperkuat daya saing nasional.
Menurut Nila Yani, persaingan menarik investasi di kawasan ASEAN kini sangat ketat.
Negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia bergerak agresif dengan paket insentif menarik, regulasi yang lebih sederhana, dan infrastruktur modern terintegrasi.
Karena itu, ia mengingatkan Indonesia tidak boleh tertinggal atau terhambat birokrasi jika ingin merebut peluang investasi.
Ia menyoroti kondisi regulasi kawasan industri yang saat ini masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga sehingga menimbulkan tumpang tindih.
Untuk itu RUU Kawasan Industri diperlukan sebagai payung hukum yang komprehensif (lex specialis) guna menyatukan pengaturan.
Nila menegaskan tujuan utama RUU ini bukan menambah beban regulasi, melainkan memangkas hambatan birokrasi dan mempercepat pelayanan.
Dia memaparkan tujuh dampak strategis yang diharapkan menjadi pilar RUU Kawasan Industri.
1. Memberikan Kepastian Hukum: Menciptakan iklim investasi yang aman dan tepercaya bagi pelaku usaha domestik maupun global.
2. Menyederhanakan Pelayanan: Memangkas birokrasi perizinan melalui integrasi layanan satu pintu yang efektif.
3. Mempercepat Realisasi Investasi: Memperpendek waktu tunggu konstruksi hingga operasional komersial industri di lapangan.
4. Meningkatkan Daya Saing: Menyetarakan kemudahan berusaha (ease of doing business) dengan standar internasional terbaik.
5. Memperkuat Koordinasi Pusat-Daerah: Menyelaraskan visi pembangunan industri agar terjadi sinergi yang harmonis tanpa benturan kewenangan.
6. Memberi Kepastian Utilitas: Menjamin pasokan energi, air bersih, logistik, dan infrastruktur penunjang secara berkelanjutan.
7. Mendorong Industrialisasi Nasional: Memacu hilirisasi, memperluas penyerapan tenaga kerja lokal, serta mendongkrak volume ekspor produk bernilai tambah tinggi.
Dia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal proses pembahasan RUU agar hasilnya nyata bagi kemandirian ekonomi nasional.
Menurut Nila Yani, pengesahan RUU ini akan memperkuat fondasi industrialisasi yang mandiri, modern, dan kompetitif.
Ia menegaskan komitmen DPR RI untuk mendorong penyelesaian regulasi demi kepastian hukum bagi pelaku usaha dan kesejahteraan masyarakat.







