Nasib anjing Kintamani kini terhambat oleh status Bali sebagai daerah endemis rabies yang membatasi mobilitas hewan tersebut.
Anjing Kintamani merupakan satu-satunya ras anjing asli Indonesia yang telah diakui oleh Federasi Kinologi Dunia.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengangkat persoalan ini dalam Rapat Kerja Komisi IX bersama Menteri Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).
Charles menilai pembatasan pergerakan akibat kekhawatiran penularan rabies menghambat upaya pelestarian dan promosi ras anjing yang membawa nama Indonesia di kancah internasional.
Dalam paparan yang disampaikan, Charles membandingkan capaian penanggulangan rabies Indonesia dengan kondisi di Turki.
Ia merujuk pada data yang menunjukkan angka kematian akibat rabies di Turki tidak lebih dari dua kasus per tahun, sedangkan Indonesia mencatat lebih dari 122 kematian akibat rabies pada tahun 2024.
Menurut Charles, eliminasi rabies bukanlah tujuan yang tidak realistis jika diterapkan pendekatan terpadu One Health dan One Welfare.
Ia menekankan pentingnya kesehatan hewan dan perbaikan lingkungan sebagai bagian dari upaya menjamin kesehatan manusia.
Sebagai langkah strategis, Charles mendorong Menteri Kesehatan untuk menginisiasi koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri.
Tujuannya agar pengelolaan hewan dilakukan secara masif dan terintegrasi di berbagai daerah, mencontoh praktik pengendalian yang berhasil di beberapa kota internasional.
Rapat Kerja Komisi IX menyepakati bahwa Kementerian Kesehatan akan memperkuat pengendalian rabies melalui pendekatan lintas sektor.
Langkah konkret yang direncanakan meliputi peningkatan cakupan vaksinasi pada hewan penular rabies (HPR).
Upaya lainnya adalah penyediaan Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Serum Anti Rabies (SAR) secara memadai.
Selain itu, disepakati penyusunan peta jalan (roadmap) terukur menuju target eliminasi rabies di Indonesia.







