Pengamat sosial Hizkia Darmayana menilai keterlibatan prajurit TNI dalam pengamanan rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, disertai kedatangan puluhan anggota TNI ke Markas Polda Metro Jaya pada hari berikutnya, menunjukkan kecenderungan militerisasi penegakan hukum.
Hizkia memperingatkan potensi ancaman terhadap prinsip supremasi sipil dan keseimbangan kekuasaan apabila pola tersebut terus berlanjut.
Menurutnya, kehadiran aparat militer dalam ruang penegakan hukum sipil berisiko mengaburkan batas kewenangan antara institusi pertahanan dan penegak hukum.
Di saat yang sama, Hizkia menyatakan dukungan terhadap upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengusutan dugaan korupsi di sektor batu bara, dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan tuduhan suap yang tengah menjadi sorotan publik.
Ia menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus berlangsung secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak manapun.
Hizkia juga memandang Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Mei 2025, berpotensi memberi dasar bagi pelibatan TNI dalam pengamanan institusi kejaksaan.
Menurutnya, regulasi tersebut dapat menjadi pintu masuk pelembagaan keterlibatan militer dalam ranah penegakan hukum sipil jika tidak dikaji secara cermat.
“Pelibatan TNI dalam pengamanan institusi penegak hukum perlu dikaji secara kritis agar tidak berkembang menjadi praktik militerisasi penegakan hukum yang bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip supremasi sipil,” ujar Hizkia, Kamis (9/7/2026).
Hizkia mengingatkan bahwa pasca-Reformasi 1998 telah ditegaskan pemisahan fungsi antara pertahanan dan keamanan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Berdasarkan prinsip itu, tugas utama TNI adalah pertahanan negara, sedangkan urusan keamanan masyarakat dan penegakan hukum menjadi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ia menegaskan bahwa pemisahan fungsi tersebut merupakan pilar penting demokrasi untuk menjaga profesionalisme institusi dan mencegah tumpang tindih kewenangan.
Hizkia berharap seluruh proses penegakan hukum terkait kasus yang menjadi perhatian publik berjalan sesuai prinsip negara hukum dengan menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil.







