Penolakan terhadap pendirian Gereja Toraja di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan mendapat kecaman dari pengamat sosial Hizkia Darmayana.
Hizkia menilai tindakan menolak pembangunan rumah ibadah tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945.
Menurutnya, kebebasan beragama dan beribadah adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945 sehingga setiap upaya pembatasan perlu ditinjau secara hukum.
Hizkia menyatakan bahwa Gereja Toraja yang dimaksud telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
Selain itu, gereja itu juga memperoleh rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar sekitar tiga bulan lalu.
Hizkia menegaskan bahwa bila seluruh ketentuan administratif dan perundang-undangan telah terpenuhi, penolakan tidak beralasan secara hukum.
Ia memperingatkan potensi pelanggaran prinsip negara hukum serta ketidaksetaraan antarwarga jika penolakan tetap dipaksakan.
Pengamat tersebut mendesak Pemerintah Kota Makassar dan instansi daerah terkait untuk menegakkan konstitusi dan menjamin penerapan regulasi pendirian rumah ibadah secara adil.
Hizkia menambahkan bahwa negara harus hadir memberikan kepastian hukum ketika persyaratan terpenuhi, sehingga hak beribadah warga negara terlindungi.
Ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat menjaga kerukunan antarumat beragama dan menghormati mekanisme hukum yang berlaku.
Hizkia berharap penyelesaian sengketa pembangunan Gereja Toraja dilakukan melalui pendekatan hukum dan penghormatan atas hak konstitusional, agar nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan persatuan tetap terjaga.
Pernyataan tersebut disampaikan Hizkia pada Rabu (15/7/2026).







