Penolakan terhadap penggunaan sebuah rumah milik Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Sukalipuro, Kelurahan Dames, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, memicu perdebatan publik tentang penerapan nilai-nilai Pancasila.
Pengamat sosial Hizkia Darmayana menilai sikap segelintir pihak yang menentang kegiatan ibadah di bangunan itu mencerminkan pemahaman Pancasila 1 Juni 1945 yang belum merata di kalangan masyarakat dan politisi.
Hizkia menyatakan hal tersebut pada Minggu (26/7/2026) dan menekankan pentingnya sikap saling menghormati antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat.
Menurutnya, bila Pancasila yang dirumuskan Bung Karno benar-benar dijadikan pedoman, perbedaan keyakinan tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial.
Kontroversi berawal ketika pada 19 Juli 2026 sejumlah perwakilan warga Muslim di lingkungan Sukalipuro mendatangi DPRD Kabupaten Pasuruan untuk mempertanyakan penggunaan rumah oleh GKJW.
Perwakilan warga itu menilai bangunan tersebut belum memiliki perizinan yang sesuai dengan ketentuan sehingga keberadaannya perlu ditinjau ulang.
Sekretaris Komisi VI DPRD Kabupaten Pasuruan, Najib Setiawan, menanggapi aspirasi warga dengan berharap aktivitas ibadah dihentikan sementara apabila memang belum melengkapi izin.
Pihak GKJW Bangil menjelaskan bahwa keberadaan jemaat di Bangil telah berlangsung sejak sekitar tahun 1950.
Hingga kini jemaat yang berjumlah sekitar 60 kepala keluarga belum memiliki gedung gereja sendiri dan selama puluhan tahun melakukan ibadah dengan menyewa ruangan di GPIB Bangil.
Sekitar tahun 2020, jemaat membeli sebuah rumah di kawasan Sukalipuro yang awalnya dipergunakan untuk kegiatan gereja non-peribadatan.
GKJW menyampaikan bahwa hubungan dengan warga sekitar selama ini berjalan baik, namun belakangan muncul keberatan terkait fungsi bangunan tersebut untuk ibadah.
Pada April 2026, dalam pertemuan Forum Antar Gereja Pasuruan dengan Bupati Pasuruan, perwakilan GKJW menyampaikan kondisi jemaat yang belum memiliki tempat ibadah sendiri.
Menurut keterangan pihak gereja, pada pertemuan itu Bupati Pasuruan memberi izin secara lisan agar jemaat dapat melaksanakan ibadah di bangunan yang dimaksud.
Hizkia menegaskan proses penyelesaian konflik tersebut seharusnya mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap hak konstitusional setiap warga negara untuk beribadah.
Ia meminta pemerintah daerah, DPRD, tokoh agama, dan masyarakat bekerja sama mencari solusi yang adil sehingga hak beribadah setiap warga tetap terlindungi dan perbedaan tidak menjadi sumber konflik sosial.







