Pengamat sosial Hizkia Darmayana mengecam tindakan intimidasi terhadap sebuah rumah doa umat Kristen di Perumahan Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung sebagai persoalan serius yang harus mendapat perhatian semua pihak.
Peristiwa itu dinilai merampas kebebasan beribadah warga dan menunjukkan tanda-tanda tirani mayoritas yang bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945.
Hizkia mengingatkan warisan pemikiran Alexis de Tocqueville dalam Democracy in America dan John Stuart Mill dalam On Liberty yang memperingatkan bahaya kehendak mayoritas yang menekan hak-hak minoritas.
Menurutnya, kualitas demokrasi tidak semata ditentukan jumlah pendukung, tetapi juga kemampuan negara dan masyarakat melindungi hak-hak konstitusional kelompok minoritas.
Hizkia menyatakan bahwa intimidasi terhadap rumah doa yang didasari identitas atau keyakinan merupakan manifestasi tirani mayoritas dan tidak memiliki legitimasi dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Pernyataan tersebut disampaikan Hizkia dalam keterangannya pada Rabu (1/7/2026).
Ia menekankan bahwa kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.
Oleh karena itu, setiap bentuk intimidasi, ancaman, atau pemaksaan terhadap pelaksanaan ibadah harus ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hizkia juga menilai tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, serta sila ketiga “Persatuan Indonesia”.
Ia menegaskan bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika seharusnya menjadi prinsip etika kehidupan berbangsa; keberagaman agama mesti dipandang sebagai kekayaan yang dilindungi, bukan alasan untuk diskriminasi atau intimidasi.
Hizkia mengajak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan dialog, menjamin perlindungan hak-hak konstitusional seluruh warga, dan mencegah tumbuhnya intoleransi yang merusak kohesi sosial.
Ia menutup dengan penegasan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional memastikan setiap warga dapat beribadah dengan aman dan damai, serta bahwa penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif adalah syarat agar demokrasi Indonesia tetap berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.







