Pengamat sosial Hizkia Darmayana menilai hambatan yang dialami Jemaat Gereja Beth-El Tabernakel (GBT) Kristus Alfa Omega dalam pendirian tempat ibadah mengindikasikan perlunya peninjauan ulang menyeluruh terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.
Berdasarkan pantauan Hizkia, penerapan aturan bersama tersebut kerap membuat hak konstitusional warga terkait kebebasan beragama bergantung pada persetujuan mayoritas di wilayah setempat.
Ia menyebut kondisi itu berpotensi menciptakan apa yang disebutnya sebagai tirani mayoritarianisme yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kasus GBT Kristus Alfa Omega dimulai pada 2018 ketika jemaat melakukan sosialisasi kepada warga RW 14 Perumahan Delta Asri 5, Desa Leyangan.
Pihak gereja melaporkan bahwa warga sekitar awalnya tidak mempermasalahkan rencana pembangunan selama ketentuan yang berlaku dipenuhi.
Dalam prosesnya, jemaat mengumpulkan lebih dari 60 dukungan warga sekitar dan 106 tanda tangan calon pengguna rumah ibadah, angka yang melampaui syarat minimal 90 calon pengguna sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.
Berdasarkan dukungan tersebut, pembangunan mulai dilakukan sembari proses perizinan diajukan.
Pada Januari 2021, Pemerintah Desa Leyangan meminta penghentian kegiatan karena izin pendirian rumah ibadah belum diterbitkan.
Permasalahan bertambah ketika lokasi bangunan secara administratif dinyatakan berada di wilayah RW 1 Desa Leyangan, bukan RW 14 Perumahan Delta Asri.
Perubahan status administratif itu mensyaratkan perbaikan dokumen dengan memperoleh dukungan baru dari warga RW 1 yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari lokasi calon gereja.
Upaya memperoleh dukungan tambahan dari RW 1 dilaporkan menemui kegagalan karena sebagian warga enggan menandatangani dengan alasan wilayah tersebut mayoritas beragama Islam.
Hizkia menegaskan bahwa mengikatkan hak beribadah pada persetujuan mayoritas merupakan masalah mendasar dalam mekanisme pendirian rumah ibadah yang harus diperbaiki.
Ia mendesak pemerintah pusat melakukan koreksi total terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 agar regulasi itu selaras dengan jaminan kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hizkia juga menyerukan agar negara memastikan perlindungan yang setara bagi setiap warga dalam menjalankan ibadah tanpa diskriminasi, karena hambatan administratif yang beralasan regulasi dapat mengurangi hak konstitusional dan berpotensi melanggar konstitusi.







