Pencabutan akreditasi Universitas Darma Agung (UDA) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menuai protes dari tokoh politik dan alumnus.
Anggota DPRD Sumatera Utara Hasyim mendesak agar Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumut segera turun tangan untuk menangani dampak keputusan itu.
Hasyim menyatakan dirinya sebagai alumni Fakultas Ekonomi UDA angkatan 1986 dan menegaskan adanya tanggung jawab moral serta hukum LLDIKTI terhadap civitas akademika Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Ia meminta pemerintah melalui LLDIKTI memberikan perlindungan hukum bagi seluruh mahasiswa UDA agar tidak dibiarkan dalam ketidakpastian.
Menurut Hasyim pada Selasa (18/8), pencabutan akreditasi membuat UDA secara aturan tidak diperbolehkan meluluskan mahasiswa meskipun persyaratan akademis telah dipenuhi.
Hasyim menyoroti kondisi mahasiswa tingkat akhir yang kini menghadapi kemungkinan tak dapat memperoleh ijazah yang diakui jika masalah ini tidak cepat diselesaikan.
Ia juga mendesak adanya langkah konkret untuk memastikan kejelasan status studi dan masa depan akademis para mahasiswa.
Hasyim memperingatkan bahwa jika masalah diabaikan, ada risiko munculnya gelombang protes besar dari mahasiswa UDA yang merasa dirugikan.
Pernyataan Hasyim menuntut respons cepat dari pihak berwenang agar dampak pencabutan akreditasi tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan bagi civitas akademika UDA.







