Sebuah usulan kenaikan remunerasi untuk kepala daerah muncul akibat penilaian bahwa beban tugas kini lebih berat ketimbang saat aturan itu diundangkan.
Asosiasi kepala daerah yang hadir dalam pertemuan dengan Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri mengajukan peningkatan hak keuangan tersebut.
Pertemuan itu berlangsung pekan lalu dan membahas kebutuhan penyesuaian aturan yang mengatur hak keuangan kepala daerah.
Regulasi yang saat ini dipakai adalah PP Nomor 109 Tahun 2000, yang dinilai belum lagi selaras dengan perkembangan tanggung jawab pemerintahan daerah.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa besaran gaji saat ini belum mencerminkan tanggung jawab jabatan yang diemban.
Namun Hasto menegaskan bahwa perjuangan peningkatan gaji tidak sepatutnya digerakkan langsung oleh para kepala daerah.
Pada wawancara dengan Pro 3 RRI, Senin, 3 Agustus 2026, ia menyebut masalah administratif untuk menjalankan pemerintahan sejatinya telah difasilitasi oleh negara.
Fasilitas transportasi, akomodasi, dan operasional resmi menurut Hasto sudah tersedia sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berjalan.
Yang paling berat, menurutnya, adalah beban sosial karena publik seringkali mengharapkan kepala daerah menyelesaikan persoalan yang berada di luar anggaran.
Hasto juga mengingatkan bahwa indikator berupa besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak selalu mencerminkan kualitas kepemimpinan, mengingat keterbatasan ruang fiskal di banyak daerah.
Ia mengusulkan penilaian kinerja berbasis inovasi dan hasil nyata, seperti kemampuan menekan pengangguran, memperkuat gotong royong, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski ada perdebatan soal remunerasi, Hasto menegaskan bahwa kepala daerah tetap berkewajiban memenuhi janji politik dan menjalankan tugas berdasarkan sumpah jabatan.







