Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan seluruh kader partainya tidak boleh terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hasto menyatakan program itu dirancang untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kader atau aktivitas komersial partai.
Pernyataan tersebut disampaikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, pada Senin (20/7).
Menurut Hasto, larangan keterlibatan kader telah disosialisasikan sejak awal pelaksanaan MBG.
Partai khawatir keterlibatan kader dalam pengelolaan program bisa menimbulkan konflik kepentingan atau menjadikan inisiatif pemerintah sebagai lahan bisnis.
PDI Perjuangan telah mengirimkan surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta data kader yang diduga terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah itu diambil menyusul pernyataan mantan Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang yang menyebut adanya keterlibatan partai politik dalam pengadaan dan pengelolaan SPPG.
Hasto menyebut hingga kini partainya belum menerima jawaban dari BGN, dan surat akan dikirim ulang jika tidak ada respons.
Jika ditemukan kader yang tetap mengikuti program tersebut, PDI Perjuangan akan memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi sebelum menentukan sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
Meski demikian, Hasto menilai ide menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak merupakan kebijakan yang baik.
Namun ia menekankan bahwa metodologi, pendekatan, dan pelaksanaan MBG harus dikoreksi agar tujuan program dapat tercapai dengan tepat.







