JENGGALA.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa mendapat tekanan kuat dari pihak yang berkuasa. Pernyataan ini berkaitan dengan langkah politik Gibran, yang telah diumumkan sebagai calon wakil presiden setelah keputusan Mahkamah Konstitusi. Gibran didukung oleh sejumlah partai anggota Koalisi Indonesia Maju.
Hasto menyatakan, “Saya telah menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa situasinya sulit. Beberapa di antaranya menganggap masa jabatan mereka seperti ‘hari ini saja’, sementara yang lain merasa terkendali oleh tekanan kuat.”
Meskipun Hasto tidak mengungkapkan identitas para ketua umum partai yang merasa tertekan, ia juga tidak memberikan rincian tentang jenis tekanan yang mereka alami. Namun, Hasto mengaitkan langkah politik Gibran sebagai bagian dari serangkaian tindakan yang dianggap melanggar konstitusi, didukung oleh manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi.
Hasto menjelaskan, “Indonesia adalah negara yang sangat mengutamakan moralitas, nilai-nilai kebenaran, dan kesetiaan. Apa yang terjadi dalam proses pencalonan Gibran sebenarnya merupakan bentuk perlawanan politik terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia.”
Hasto juga menyampaikan rasa kekecewaan dari pihak PDIP terkait tindakan keluarga Presiden Jokowi. Meskipun Hasto mengklaim bahwa partainya, yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, memberikan banyak dukungan kepada Jokowi dan keluarganya, ia merasa bahwa langkah-langkah politik ini merupakan tindakan melupakan bantuan yang telah diberikan.
Hasto kemudian mengingatkan tentang kerja keras para simpatisan, anggota, dan kader partai selama lima Pilkada dan dua Pilpres terakhir. Menurutnya, semua upaya ini adalah wujud cinta kepada Jokowi.
Hasto menegaskan, “Ketika DPP partai berinteraksi dengan jajaran anak ranting dan struktur partai di tingkat dasar, banyak yang merasa sulit mempercayai bahwa situasinya bisa berubah seperti ini. Kami telah memberikan dukungan besar kepada Presiden Jokowi dan keluarganya, namun kami merasa ditinggalkan karena ada permintaan lain yang dapat mengancam prinsip kebaikan dan konstitusi.”
Hasto juga menyoroti bahwa beberapa tokoh seperti Butet Kartaredjasa, Goenawan Mohamad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi, bersama dengan para ahli hukum tata negara, pendukung demokrasi, dan gerakan masyarakat sipil, akhirnya membuat mereka merasa cukup yakin untuk mengungkapkan perasaan mereka.







