Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa keberlangsungan demokrasi di Indonesia tergantung pada pelaksanaan pemilu yang bebas dari intervensi kekuasaan.
Pernyataan itu disampaikannya sebelum menghadiri Sidang Terbuka Promosi Doktor Pangi Syarwi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (20/7/2026).
Hasto mengingatkan bahwa pemilu harus berlangsung jujur dan adil agar institusi demokrasi tetap kokoh.
Menurutnya, setiap tahapan pemilihan—mulai dari pencalonan hingga pemungutan suara—harus dijaga independensinya tanpa campur tangan negara atau penyalahgunaan fasilitas publik.
Ia memperingatkan potensi kerusakan demokrasi bila proses politik terlalu bergantung pada ketokohan figur, kekuatan modal, atau mobilisasi aparat negara.
Lebih jauh Hasto mengatakan intervensi negara yang berlebihan tidak hanya merugikan satu partai politik, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan.
Dalam pemaparannya, Hasto mengaitkan pentingnya kemandirian partai dan ruang publik dengan pengalaman sejarah, khususnya Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli).
Ia menjelaskan bahwa otoritarianisme modern sering kali tampil tanpa kekerasan fisik terbuka, namun dapat merusak melalui pembatasan kritik, pelemahan masyarakat sipil, dan penegakan hukum yang selektif.
Hasto menegaskan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan pers, serta kebebasan akademik merupakan pilar yang harus dilindungi.
Dia juga menekankan perlunya mekanisme pengawasan dan checks and balances, karena stabilitas yang dibangun dengan membungkam suara kritis bukanlah stabilitas demokratis.
Sidang terbuka tersebut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Ganjar Pranowo, Juru Bicara PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli, serta Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Deni Wicaksono.
Jajaran penguji pada promosi doktor itu antara lain Prof. Ramlan Surbakti, Prof. Muhammad Asfar, dan Prof. Siti Zuhro.
Hasto memberi apresiasi atas disertasi Pangi Syarwi yang melibatkan 1.600 responden di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penelitian tersebut, menurut Hasto, relevan karena mengkaji fenomena split ticket voting yang dipengaruhi isu publik, personalisasi figur, dan identifikasi partai.
Ia menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa demokrasi tidak boleh bergantung hanya pada figur, melainkan mesti diperkuat melalui pelembagaan partai, kaderisasi berjenjang, kepemimpinan berideologi, dan budaya politik yang menghormati kebebasan berpikir.







