Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan pentingnya menjaga kemandirian Nahdlatul Ulama dari campur tangan kekuasaan politik.
Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah forum diskusi kebangsaan dan ke-NU-an di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Hasto memperingatkan agar NU tidak dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan sesaat yang dapat merusak peran historis organisasi tersebut.
Menurutnya, upaya kooptasi terhadap NU oleh pihak-pihak yang ingin memperpanjang kekuasaan akan berbalik menjadi konsekuensi politik bagi pelakunya.
Ia menekankan bahwa NU berfungsi sebagai benteng moral dan teologis yang posisinya harus bebas dari pengaruh kekuasaan.
Hasto mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghormati otonomi organisasi menjelang pelaksanaan Muktamar NU.
Ia juga meminta warga NU meneguhkan kembali Khittah 1926 sebagaimana keputusan pada Muktamar Situbondo 1984, yang menempatkan NU sebagai organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
Simbol-simbol organisasi seperti Bintang Sembilan dan Tali Jagat disebut Hasto mengandung makna yang luas, yakni filosofi Islam rahmatan lil alamin dan visi kebangsaan serta peradaban dunia.
Hasto menilai NU terlalu besar untuk disederhanakan menjadi alat politik jangka pendek karena organisasi ini merupakan milik umat dan bangsa.
Dalam paparan sejarah, ia menggarisbawahi hubungan antara kaum nasionalis dan NU sejak masa kemerdekaan, termasuk kolaborasi Bung Karno dengan para ulama seperti KH Hasyim Asy’ari.
Hasto menyatakan bahwa NU, PDI Perjuangan, dan TNI adalah pemegang panji Republik yang dipersatukan oleh cita-cita bersama tentang Indonesia meski berasal dari perspektif berbeda.
Ia menyerukan agar semangat persatuan itu dijaga supaya bangsa tidak terjerumus pada politik adu domba yang memecah belah rakyat.
Menutup sambutannya, Hasto berharap NU terus berperan sebagai penjaga moral, pembela kemanusiaan, dan pengawal keadilan bagi bangsa dan dunia.







