Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan keprihatinan atas kondisi demokrasi di Indonesia yang menurutnya mengalami kemunduran serius.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi kebangsaan di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Hasto menilai berbagai institusi negara kini kehilangan independensi karena sering dimanfaatkan sebagai instrumen kekuasaan.
Ia mengatakan tantangan yang dihadapi negeri ini meliputi tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan mekanisme demokrasi elektoral.
“Kita sedang berada dalam situasi yang gelap. Bukan hanya persoalan ekonomi atau fiskal, tetapi juga demokrasi dan hukum yang semakin disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan,” ujar Hasto.
Dalam paparan tersebut, Hasto menarik paralel antara dinamika Pemilu 2024 dan Pemilu 1971 pada masa Orde Baru.
Menurutnya terdapat kemiripan dalam penggunaan aparat dan kebijakan negara untuk mengonsolidasikan kekuasaan serta melemahkan pihak oposisi.
Ia juga mengkritik praktik politik yang berwajah populis namun di baliknya mendorong konsolidasi kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu.
Hasto menyoroti pelemahan lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dinilai tidak lagi mampu menjalankan fungsi secara independen.
“KPK dan hukum jangan dijadikan alat intimidasi politik. Negara hukum harus melindungi seluruh warga negara, bukan menjadi instrumen kekuasaan,” tegasnya.
Ia menambahkan munculnya budaya takut membuat semakin sedikit tokoh yang berani menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Hasto memuji sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mempertahankan konstitusi, termasuk penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Bagi Ibu Megawati, konstitusi adalah fondasi demokrasi yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kekuasaan sesaat,” ujarnya.
Sebagai penutup, Hasto mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengembalikan cita-cita Reformasi dengan memperkuat supremasi hukum, mengembalikan independensi lembaga negara, dan membangun keberanian moral masyarakat untuk menyampaikan kebenaran.







