Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan lebih efektif apabila dijalankan dengan semangat gotong royong masyarakat.
Ia menyarankan agar pelaksanaan melibatkan warga sekitar sekolah, warung makan, dan pelaku usaha mikro sehingga pemenuhan gizi tepat sasaran sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai menghadiri ujian disertasi terbuka di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (20/7/2026).
Hasto menegaskan bahwa kritik PDI Perjuangan selama ini ditujukan pada cara pelaksanaan yang dinilai terlalu sentralistis, bukan pada tujuan program itu sendiri.
Menurutnya, program pemenuhan gizi sejatinya selaras dengan platform partai, tetapi harus dijalankan berbasis masyarakat, misalnya dengan melibatkan warung-warung di sekitar sekolah.
Ia memaparkan contoh keberhasilan penanganan gizi buruk dan stunting di Banyuwangi serta Surabaya yang tercapai berkat kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal.
Model gotong royong tersebut, tambah Hasto, juga memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Hasto juga mempertanyakan kebijakan yang memberi kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia mengingatkan bahwa fungsi utama kampus adalah penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan pengembangan teknologi terapan sehingga itu harus menjadi fokus perguruan tinggi.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan Program MBG merupakan pelayanan publik milik negara untuk rakyat sehingga tidak boleh dikomersialisasi ataupun dijadikan alat kepentingan politik.
Sebagai langkah pencegahan konflik kepentingan, DPP PDI Perjuangan melarang seluruh kader terlibat dalam bisnis maupun pelaksanaan program ini.
Terkait dugaan keterlibatan kader dalam pelaksanaan MBG, DPP sudah melakukan klarifikasi internal untuk menelusuri dinamika tersebut.
Hasto menyatakan sanksi tegas sesuai mekanisme partai akan dijatuhkan bila terbukti ada pelanggaran oleh kader.
Selain itu, PDI Perjuangan telah mengirim surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta penjelasan resmi mengenai perkembangan dan polemik seputar pelaksanaan program.







