Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil investigasi terkait kematian dr Icha di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dan merangkum tiga temuan utama dari kasus tersebut.
Hasil penyelidikan menyatakan bahwa penggunaan SABU tidak otomatis diberikan kepada semua pasien yang mengalami gigitan ular.
Menurut Kemenkes, pemberian SABU harus berdasar indikasi medis setelah tenaga kesehatan melakukan penilaian klinis terhadap kondisi pasien.
Direktur Jenderal SDM Kesehatan Kemenkes, Yuli Farianti, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers secara daring di Jakarta pada Jumat, 3 Juli 2026.
Yuli memperingatkan bahwa pemberian SABU tanpa indikasi tepat berpotensi membahayakan keselamatan pasien.
Tim investigasi juga menemukan indikasi adanya intimidasi di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Leona Kefamenanu yang disebut turut berkontribusi terhadap peristiwa meninggalnya dr Icha.
Dalam laporan, ditegaskan bahwa lemahnya koordinasi perlindungan tenaga medis membuat intervensi yang diperlukan tidak terlaksana pada saat dibutuhkan.
Yuli mengatakan pihaknya mendeteksi adanya kesenjangan besar dalam mekanisme perlindungan yang harus segera diperbaiki.
Kementerian menegaskan bahwa perlindungan bagi tenaga kesehatan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Pasal 273 UU tersebut menjamin hak tenaga medis untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan yang merendahkan harkat, martabat, dan moral.
Selain itu, aturan itu juga memberi hak kepada tenaga medis untuk menghentikan pelayanan ketika menghadapi kekerasan, pelecehan, atau perundungan.
Kemenkes menilai temuan ini menuntut perbaikan pada prosedur klinis dan sistem perlindungan tenaga kesehatan agar kejadian serupa tidak terulang.







