Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyoroti ketidaksesuaian data antara pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dan dokumen Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan pada 14 Agustus 2026, Presiden menyampaikan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2027 sebesar 6,0 persen.
Namun dokumen Nota Keuangan APBN 2027 yang diterima DPR menunjukkan angka target pertumbuhan yang berbeda, yakni 5,9 persen.
Harris juga menemukan inkonsistensi pada alokasi anggaran Badan Gizi Nasional dalam Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2027.
Pada bagian narasi RKA-K/L, anggaran Badan Gizi Nasional tercantum sebesar Rp240 triliun yang bersumber dari rupiah murni.
Di sisi lain, tabel lampiran dokumen yang sama mencantumkan angka anggaran untuk instansi tersebut mencapai Rp480 triliun.
“Mana yang lebih benar? Apakah pidato kenegaraan Presiden atau data Nota Keuangan yang menjadi lampirannya?” ujar Harris.
Komisi XI berencana meminta klarifikasi mendalam dari pihak eksekutif terkait perbedaan tersebut.
Rapat Kerja khusus akan digelar bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membahas masalah ini.
“Tentu untuk hal sepenting ini, terdapat perbedaan yang sedemikian besar. Ini harus dijadikan bahan koreksi bersama,” tegas Harris.
“Pendalaman ini penting dilakukan agar APBN 2027 benar-benar akurat, kredibel, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.







