Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino dari Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan keyakinannya terhadap arah kebijakan RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Harris, sejumlah rangkaian program yang diusulkan menempatkan perhatian pada kebutuhan dasar masyarakat secara langsung.
Pernyataan tersebut disampaikan Harris dalam Talkshow Spesial TVR Parlemen usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam sektor kesehatan, RAPBN menargetkan renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di setiap kabupaten dan kota.
Di bidang pendidikan, pemerintah merencanakan renovasi gedung sekolah di seluruh wilayah Indonesia.
Harris mendukung langkah-langkah tersebut, namun mengingatkan bahwa pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan negara menghimpun penerimaan.
Dalam postur RAPBN 2027, pendapatan negara dipatok sebesar Rp3.426 triliun, sedangkan belanja direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun.
Posisi ini menghasilkan defisit sekitar Rp671,2 triliun atau setara 2,4 persen terhadap PDB.
Harris menegaskan bahwa jika target penerimaan tidak terealisasi, pilihan yang tersisa hanyalah memangkas belanja atau menerima defisit yang lebih besar.
Untuk memperkuat ruang fiskal, ia mendorong upaya efisiensi belanja melalui penguatan peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pemerintah menargetkan penghematan hingga Rp300 triliun dari perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa.
Harris menilai LKPP perlu diperkuat agar fungsi pengadaan dapat menghasilkan efisiensi yang signifikan.
Selain efisiensi pengeluaran, Harris mengusulkan optimalisasi aset BUMN lewat konsolidasi dan kerja sama pemanfaatan aset sebagai sumber penerimaan tambahan.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola Sumber Daya Alam dengan mengembangkan bursa mineral dan bursa komoditas untuk meningkatkan transparansi serta pendapatan negara.
Mengutip semangat yang disampaikan Presiden, Harris mengingatkan bahwa keberhasilan ekonomi harus terukur dari dampak nyata kepada rakyat, seperti terpenuhinya kebutuhan pokok dan tersedianya lapangan kerja.
Komisi XI DPR RI menyatakan komitmennya untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara ketat agar program prioritas RAPBN 2027 berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.







