Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino Kurniawan, menegaskan bahwa pencegahan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih memerlukan penguatan penegakan hukum serta sistem pengawasan ketimbang penyusunan aturan baru.
Menurutnya, kerangka hukum yang ada saat ini sudah memadai untuk menangkal penyimpangan anggaran.
Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi Dialektika Demokrasi berjudul “Strategi Kebijakan Publik dalam Mencegah Kebocoran Fiskal Negara” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Harris menilai persoalan utama bukan pada ketiadaan regulasi, melainkan pada implementasi yang belum optimal sehingga potensi kerugian negara terus muncul.
Komisi XI baru-baru ini menggelar rapat kerja dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam pemaparan BPKP tercatat lebih dari 1.100 hasil audit yang terkait dugaan tindak pidana korupsi, menurut Harris.
Temuan tersebut mendorong dorongan agar fungsi BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diperkuat.
Harris menekankan bahwa pengawasan tidak boleh sebatas pemeriksaan setelah program selesai (post-audit).
Penguatan diperlukan sejak tahap awal melalui proses review, pendampingan, dan pemantauan dari perencanaan hingga pelaksanaan.
Ia menilai peran monitoring yang intensif penting untuk mencegah kebocoran sejak awal dan meminimalkan kerugian negara.
Selain pengawasan anggaran, Harris menyoroti besarnya aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy) yang menggerus potensi penerimaan negara.
Salah satu sorotan serius adalah peredaran rokok ilegal yang diperkirakan mencapai 11 hingga 14 persen dari total konsumsi rokok nasional.
Penindakan tegas terhadap rokok ilegal dinilai dapat meningkatkan penerimaan negara melalui cukai serta memberi ruang bagi industri rokok legal.
Harris juga mengingatkan praktik impor ilegal dan manipulasi dokumen impor yang masih berlangsung dalam ekonomi bawah tanah.
Menurutnya, penegakan hukum terhadap praktik-praktik tersebut akan memperkuat kesehatan fiskal nasional dan efektivitas pengelolaan APBN.
Sebagai penutup, Harris menegaskan bahwa sinergi antara penegakan hukum, penguatan sistem pengawasan, dan pemberantasan aktivitas ekonomi ilegal merupakan langkah yang tidak bisa ditawar.
Langkah ini dianggap krusial agar pengelolaan keuangan negara lebih akuntabel dan berdampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.







