Harris Turino, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, mempertanyakan wacana kenaikan gaji kepala daerah dengan menekankan kondisi fiskal nasional.
Ia menyebut APBN 2026 diperkirakan akan menutup tahun dengan defisit 2,82T akibat berkurangnya penerimaan, menurut pernyataannya kepada wartawan (6/8).
Harris mengingatkan bahwa ada dua jalan untuk menanggulangi defisit, yakni meningkatkan penerimaan negara atau memangkas belanja.
Ia khawatir kenaikan gaji kepala daerah akan mendorong upaya penarikan pendapatan melalui pajak yang nantinya dibebankan kepada masyarakat.
Politikus itu menambahkan bahwa hingga kini DPR belum menerima data apa pun dari Kementerian Keuangan terkait rencana kenaikan gaji tersebut.
Harris menilai kenaikan gaji tidak serta-merta meningkatkan kinerja kepala daerah.
Ia merujuk pada besaran gaji saat ini yaitu 2,5juta yang direncanakan naik menjadi 5 juta, dan menyebut langkah itu bukan faktor motivasi utama namun akan menambah pengeluaran negara.
Oleh karena itu, ia merekomendasikan agar rencana kenaikan gaji ditunda sampai kondisi fiskal lebih kondusif.
Sebagai ilustrasi, Harris menyatakan 470 kepala daerah dari 500 kepala daerah tidak mampu membiayai pembayaran P3K di wilayahnya, sehingga tuntutan kenaikan gaji berisiko menimbulkan kemarahan publik.







