Pemerintah menetapkan target jangka panjang agar generasi muda Indonesia pada 2045 tampil cerdas dan sehat sehingga mampu bersaing secara global.
Pernyataan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Hariqo Wibawa Satria saat peluncuran Survei Puspoll Indonesia di Jakarta Pusat, Sabtu 27 Juni 2026.
Pemerintah menjalankan sejumlah program strategis untuk mencapai target itu, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan pengelolaan sistem elektronik untuk anak.
Salah satu aturan yang diberlakukan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal sebagai PP Tunas.
Kebijakan ini dirancang untuk melindungi sekitar 71 juta anak Indonesia dari berbagai risiko seperti kecanduan gawai, gangguan kesehatan, obesitas, paparan pornografi, hingga ancaman penculikan.
Pemerintah juga mempercepat rehabilitasi fasilitas pendidikan; pada 2025 tercatat perbaikan terhadap 16.167 sekolah.
Sebelumnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan perbaikan 11.000 sekolah pada 2026, namun Presiden Prabowo Subianto meminta peningkatan target menjadi 71.744 sekolah.
Program Sekolah Rakyat digambarkan sebagai layanan pendidikan yang sepenuhnya gratis bagi peserta didik.
Seluruh kebutuhan siswa diklaim ditanggung negara, mulai dari biaya pendidikan, seragam, sepatu, buku, pemeriksaan kesehatan, makanan, tempat tinggal, hingga pemberian laptop untuk setiap anak.
Hasil survei Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dikutip pemerintah menunjukkan perbaikan status gizi anak setelah pelaksanaan MBG.
Menurut survei tersebut, persentase anak yang mengalami kelaparan turun menjadi 16 persen.
Jumlah anak yang merasa kenyang dilaporkan naik dari 43 persen menjadi 84 persen, sementara konsumsi buah meningkat dari 26 persen menjadi 84 persen.
Meski demikian, pelaksanaan MBG masih menimbulkan polemik di lapangan.
Pemerintah menyatakan terus melakukan evaluasi tata kelola program, termasuk penyesuaian anggaran operasional dapur berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Langkah evaluasi ini dijelaskan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan MBG, meskipun menimbulkan keberatan dari sebagian mitra penyelenggara.







