Pada Peringatan Hari Pajak 2026, Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan momentum untuk memperkuat sistem perpajakan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada Rabu, 15 Juli 2026, dalam rangkaian acara peringatan Hari Pajak.
Bimo menekankan pentingnya mendorong kepatuhan sukarela sebagai salah satu upaya utama lembaga.
Ia juga menyoroti perlunya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.
DJP akan melanjutkan transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan perpajakan.
Penguatan integritas dan pendekatan yang lebih kolaboratif turut menjadi fokus kebijakan DJP ke depan.
Bimo mengingatkan bahwa pajak merupakan tulang punggung utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Uang negara yang dikumpulkan melalui pajak digunakan untuk membiayai pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan serta layanan sosial.
Menurut data DJP, sepanjang semester I 2026 penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.035,7 triliun.
Jumlah tersebut telah mencapai 43,9 persen dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun.
Penerimaan pajak tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Bimo menyatakan bahwa pertumbuhan ini mencerminkan fundamental ekonomi yang kuat dan harus terus dijaga agar target penerimaan dapat tercapai secara optimal.
Ia menginstruksikan jajarannya untuk menciptakan kinerja penerimaan yang berkelanjutan demi kesehatan fiskal negara.
Peningkatan penerimaan pajak, menurut Bimo, akan memperkuat kemampuan negara dalam menjalankan pembangunan dan menyejahterakan rakyat.
Hari Pajak diperingati setiap tanggal 14 Juli dan pada 2026 mengusung tema “Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh.”
Sejarah penetapan Hari Pajak merujuk pada momen tahun 1945 ketika kata “pajak” pertama kali dimuat dalam rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penetapan resmi Hari Pajak dilakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017.
Peringatan tahunan tersebut dimaknai sebagai momentum untuk meneguhkan kembali peran strategis pajak bagi keberlangsungan negara.







