Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli harus dijadikan momentum untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak, bukan sekadar ritual tahunan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ineu Purwadewi Sundari, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jawa Barat, pada Kamis (23/7).
Ineu menegaskan bahwa peringatan hari anak wajib memicu komitmen bersama dalam menjamin keselamatan, hak, dan masa depan generasi penerus.
Anak-anak menurutnya merupakan subjek pembangunan yang berhak menerima perlindungan menyeluruh sejak usia dini.
Perlindungan itu mencakup akses pendidikan yang layak serta lingkungan yang terbebas dari perundungan dan kekerasan.
Ia mengingatkan bahwa anak perlu mendapat kasih sayang, pendampingan, dan dukungan agar mampu tumbuh menjadi generasi berkualitas.
Ineu juga mengutip pesan Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno, mengenai posisi strategis anak dalam keberlanjutan negara dan tanggung jawab kolektif masyarakat untuk menjaganya.
Sebagai provinsi dengan populasi lebih dari 50 juta jiwa, Jawa Barat menghadapi tantangan perlindungan anak yang beragam dan kompleks.
Isu yang mengemuka antara lain kenakalan remaja, kekerasan fisik dan seksual, perundungan, serta dampak negatif penggunaan gawai tanpa pengawasan.
Dalam era digital, penggunaan perangkat elektronik tanpa kontrol dapat memicu pendewasaan dini dan perilaku negatif akibat paparan konten yang tidak sesuai usia.
Oleh karena itu, peran keluarga—terutama para ibu—disebut sangat krusial dalam mendampingi dan mengawasi tumbuh kembang anak.
DPRD Jawa Barat terus mengawal pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai upaya legislasi untuk memberi payung hukum perlindungan anak.
Ineu menilai keberhasilan perda ini harus diukur dari kemampuan regulasi tersebut menurunkan angka kasus di lapangan.
Ia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai fasilitas pendampingan bagi korban.
Ineu mengimbau agar persoalan anak tidak dianggap urusan domestik semata, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum.
Jika terjadi kekerasan atau pelanggaran hak anak, masyarakat diminta tidak ragu melapor ke UPTD PPA maupun aparat penegak hukum agar penanganan segera dilakukan.
Penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, menurutnya.
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan gotong-royong mewujudkan Jawa Barat yang lebih inklusif dan aman bagi anak.
“Anak Hebat, Indonesia Kuat. Selamat Hari Anak Nasional. Mari bersama wujudkan Jawa Barat yang semakin ramah anak demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” tutup Ineu.







