Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi yang diajukan tim pembela mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam perkara korupsi kuota haji.
Keputusan itu dibacakan pada Kamis 27 Agustus 2026 oleh majelis yang diketuai Ni Kadek Susantiani, yang menilai keberatan pembela telah menyentuh pokok perkara.
Hakim kemudian memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan dengan menghadirkan saksi pada tahap pembuktian.
Dalam persidangan sebelumnya, kuasa hukum Yaqut mempertanyakan kewenangan pengadilan serta konstruksi perhitungan kerugian negara dan dasar pembagian kuota haji tambahan.
Tim pembela juga menolak angka kerugian negara sebesar Rp 622,09 miliar yang tercantum dalam dakwaan jaksa.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuduh Yaqut menerima uang senilai USD271.500.
Jaksa menyatakan Yaqut bersama tiga terdakwa lain bertanggung jawab atas perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara tersebut.
Perkara berkaitan dengan perubahan komposisi pembagian kuota haji tambahan 2024 sebanyak 20 ribu jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
Menurut ketentuan yang berlaku, komposisi pembagian semestinya 92 persen untuk jemaah regular dan 8 persen untuk jemaah khusus.
Namun, Yaqut diduga menetapkan pembagian kuota tambahan menjadi 50 persen untuk jemaah regular dan 50 persen untuk jemaah khusus.
Perubahan pembagian itu diduga membuka peluang praktik korupsi yang mengakibatkan aliran dana ke sejumlah pihak.
Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, menyatakan masih ada aspek hukum substantif yang perlu diuji, termasuk unsur penyalahgunaan wewenang dan perhitungan kerugian negara.
Mellisa juga menegaskan bahwa dana jemaah haji tidak dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga menurutnya status hukum dana tersebut bukan merupakan APBN.







