Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menyampaikan kekhawatiran terkait kemungkinan penerapan pembuktian terbalik dalam Rancangan Undang‑Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III bersama Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dan Dr. Halif, S.H., M.H., Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.
Kegiatan berlangsung di Senayan, Jakarta, pada Selasa (7/7/2026).
RDPU tersebut digelar untuk menerima masukan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.
Gus Falah mempertanyakan apakah konsep pembuktian terbalik akan diberlakukan secara menyeluruh dalam RUU yang sedang disusun.
Ia mengingatkan bahwa saat ini pembuktian terbalik tidak diterapkan secara penuh, melainkan hanya terbatas pada pasal gratifikasi UU Pencucian Uang ketika tersangka telah terjerat perkara.
Sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan, Gus Falah juga menyoroti posisi Kejaksaan dalam aturan baru tersebut.
Ia merujuk pada pasal 30A Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2021 (perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset.
Dengan merujuk ketentuan itu, Gus Falah meminta kejelasan tentang bagaimana peran dan kewenangan Kejaksaan akan diatur dalam RUU Perampasan Aset ke depan.







