Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) mempertanyakan batas waktu konversi aset yang telah dirampas dari pelaku korupsi.
Pertanyaan tersebut muncul dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Dr. Yusuf Saefudin Supanto, S.H., M.H selaku Akademisi Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
Forum berlangsung di Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
RDPU ini diselenggarakan oleh Komisi III untuk menerima masukan publik terkait RUU Perampasan Aset terkait tindak Pidana.
Gus Falah menyoroti potensi penyusutan nilai aset apabila konversi ditunda, terutama untuk aset non tunai yang dinilai rentan kehilangan nilai seiring waktu.
Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menanyakan ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pasif yang berperan menyembunyikan atau menyamarkan aset hasil tindak pidana.
Dia mempertanyakan apakah untuk pelaku pasif sanksinya akan tetap menggunakan instrumen pasal 5 UU TPPU yang mencakup pihak keluarga atau pihak lain yang terlibat.
Atau, menurut Gus Falah, perlu dirumuskan ketentuan baru yang khusus mengatur sanksi bagi pelaku pasif dalam konteks perampasan aset.







