Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menekankan perlunya ketentuan tegas terkait pengelolaan aset dalam RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Menurutnya, aturan itu harus melampaui sekadar mekanisme penyitaan dan perampasan.
Regulasi juga wajib menjamin kepastian proses pengelolaan hingga konversi aset menjadi penerimaan negara supaya nilai aset tetap terjaga.
“Karena nilai asetnya pasti ada penyusutan, semakin lama asetnya disimpan, bila non-tunai, kita khawatir nilainya semakin menyusut,” ujar Gus Falah, dikutip Rabu (15/7/2026).
Politikus PDI Perjuangan ini mempertanyakan apakah RUU sudah mengatur batas waktu pengelolaan dan konversi aset hasil rampasan secara jelas.
Ia menyoroti khususnya aset non-tunai seperti tanah, bangunan, kendaraan, kapal, dan aset produktif lain yang rentan mengalami penurunan nilai bila dibiarkan lama tanpa kepastian tindakan.
Gus Falah menilai tata kelola aset hasil rampasan menjadi faktor krusial bagi efektivitas pelaksanaan undang-undang tersebut.
Proses administrasi yang berlarut-larut atau sengketa administratif dapat memangkas nilai ekonomi aset yang seharusnya segera dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Oleh karena itu, ia mendorong agar RUU memberikan kepastian mengenai jangka waktu pengelolaan, mekanisme penilaian, hingga prosedur pelelangan aset.
Dengan demikian, konversi aset menjadi penerimaan negara dapat berlangsung lebih cepat dan nilai ekonominya tetap terjaga.
Selain pengelolaan aset, Gus Falah juga menyoroti pertanggungjawaban pidana bagi pihak non-pelaku utama yang ikut menyembunyikan atau menyamarkan aset hasil kejahatan.
Ia mempertanyakan apakah ketentuan itu akan tetap merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau dirumuskan norma baru yang lebih spesifik.
“Atau apakah ada rumusan baru terkait sanksi bagi pelaku pasif?” katanya.
Menurutnya, kejelasan norma diperlukan agar aparat penegak hukum tidak menghadapi kekosongan hukum saat menangani praktik penyamaran aset yang melibatkan keluarga, kerabat, atau pihak lain yang menikmati hasil tindak pidana.
Pembahasan isu ini berlangsung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI sebagai bagian dari rangkaian penyusunan RUU Perampasan Aset.
Melalui RDPU, Komisi III mengumpulkan masukan dari akademisi, organisasi advokat, dan praktisi hukum sebelum melanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Masukan yang dihimpun diharapkan dapat memperkuat substansi RUU sehingga memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia, dan meningkatkan efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana bagi negara.







