Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru (Gus Falah), mendesak agar kewenangan pengadilan HAM Ad Hoc tidak dibatasi hanya pada perkara tertentu.
Ia menilai pembatasan itu berpotensi membuat hakim Ad Hoc tidak bisa menjalankan tugasnya di luar jenis perkara yang dimaksud.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), genosida adalah pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Falah pada RDP Komisi III DPR RI dengan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Tahun 2026.
Acara berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Gus Falah secara khusus mengajukan pertanyaan kepada Roki Panjaitan, calon hakim untuk Kamar Peradilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia.
Ia meminta penjelasan mengenai pandangan Roki tentang batasan kompetensi pengadilan HAM yang hanya mencakup pelanggaran HAM berat, genosida, dan kejahatan kemanusiaan.
Gus Falah memperingatkan bahwa jika batasan itu dipertahankan, hakim Ad Hoc tidak akan bersidang untuk perkara di luar kategori tersebut.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan perlunya perluasan kompetensi dan meminta keterangan yang gamblang tentang masalah ini.
RDP tersebut merupakan bagian dari rangkaian Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) bagi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Tahun 2026.







